Gubernur Sumut Bobby Buka Suara Terkait Pemangkasan Anggaran Penanggulangan Bencana 2025
FORUM KEADILAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution, buka suara terkait isu pemangkasan anggaran penanggulangan bencana tahun 2025 yang saat ini ramai diperbincangkan.
Isu yang beredar mengatakan bahwa anggaran bencana Provinsi Sumut dipotong dratis dari Rp843 miliar menjadi hanya Rp98 miliar. Bobby pun mempertanyakan sumber informasi itu.
“Yang ngomong siapa itu (ada pemangkasan)?,” ujarnya pada Rabu, 10/12/2025.
Bobby menegaskan angka resmi yang sudah disetujui bersama DPRD Sumut dalam Rancangan APBD 2025 adalah Rp123 miliar.
Menurutnya, klaim mengenai angka awal yang disebut mencapai Rp800 miliar lebih tidak mengacu pada dokumen anggaran yang disahkan.
“Silahkan dilihat dari R-APBD 2025, kalau dibilang di awal angkanya Rp800 miliar (lebih), bukannya dari R-APBD yang disahkan bersama-sama dengan DRPD itu angkanya Rp123 miliar,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan bukan keputusan sepihak, melainkan mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, meminta daerah melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran.
“Kita disuruh efisiensi, kita efisiensikan. Pertanyaannya, uang efisiensi itu ditaruh di mana? Kan enggak mungkin tidak kita cantumkan,” katanya.
Dana hasil efisiensi itu, lanjutnya, dialihkan ke pos Belanja Tak Terduga (BTT). Pos tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak terkait kebencanaan, namun juga untuk menutup pembayaran bonus atlet PON dan Peparnas 2024 yang sebelumnya belum sepenuhnya teranggarkan.
“Diletaklah uangnya di BTT, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, BTT yang dianggarkan dari awal itu sudah digunakan untuk PON, pembayaran atlet yang saat itu tidak semua dialokasikan, baik bonus atlet PON maupun Peparnas,” jelasnya.
BTT juga digunakan untuk penanganan darurat infrastruktur yang tak direncanakan sebelumnya, seperti perbaikan jembatan putus di Nias Barat.
“Untuk Nias Barat, yang jembatannya terputus itu menggunakan BTT juga, karena tidak dianggarkan sebelumnya,” sambungnya.
Terakhir Bobby menyatakan dengan meminta kepada publik untuk memeriksa langsung dokumen resmi anggaran agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Jadi Rp800 miliar itu kalau mau dilihat dari R-APBD, silakan buka berapa angkanya,” tandasnya.*
