Warga Pati Kembali Geruduk KPK, Desak Kepastian Penanganan Kasus DJKA

FORUM KEADILAN – Sejumlah warga Kabupaten Pati kembali mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 8/12/2025.  Mereka mempertanyakan kelanjutan kasus suap Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) ini berangkat ke Jakarta sejak Minggu, 7/12/2025 malam kemarin dan sampai ke Gedung Merah Putih pada Senin pagi.

”Ini ada dua bus di KPK. Tambah teman-teman yang di Jakarta. Jadi seratusan lebih. Kami berharap akhir 2025 ada keputusan. Agar fokus memimpin,” kata Koordinator AMPB Suharno.

Ia memaparkan pihaknya berencana berada di Jakarta setidaknya minimal 13 hari ke depan. Selain menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK, AMPB juga bakal keliling meminta dukungan kepada sejumlah pihak. Termasuk ICW.

”Kita menggelar aksi setidaknya 13 hari ke depan. Sekalian ke KPK kami juga bakal ke beberapa pihak untuk meminta dukungan. Termasuk mengikuti Kamisan dan ke ICW,” ujar Suharno.

Pihaknya berharap agar kasus DJKA yang diduga melibatkan Bupati Pati Sudewo diusut tuntas. Termasuk dugaan keterlibatan Sudewo.

”Beberapa kali KPK menyampaikan rilis terkait DJKA ada setidaknya 12 orang yang ditetapkan tersangka. KPK juga beberapa kali mengatakan Sudewo menjadi salah satu yang terlibat sebelum menyalonkan diri dari Pilkada,” kata dia.

Dirinya tidak mau nasib Bupati Pati Sudewo digantung oleh KPK. AMPB meminta KPK segera memberikan kejelasan nasib Sudewo, terlibat kasus DJKA atau tidak.

”Jadi kami ingin KPK tidak menggantung nasib Bupati kami. Kalau menggantung, dia tidak fokus memimpin. Baik terlibat atau tidak, saya berharap ada kejelasan dari KPK terkait Sudewo. semoga pak Sudewo tidak koruptor dan tidak terlibat,” beber dia.

Ia pun berharap praktek dugaan ’Commitment Fee’ yang mengalir ke Sudewo diusut tuntas. Agar praktek serupa tak terjadi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pati.

”Agar commitment fee yang diindikasikan KPK saat DJKA tidak terulang lagi saat memimpin Pati. Kami menduga komitmen fee itu berpotensi dipraktikkan di Pemkab Pati,” tutur dia.

Ia mengaku upaya ini agar praktek korupsi tak terjadi di Pemkab Pati. Dirinya juga menegaskan tidak mempunyai tendensi kepada Bupati Pati Sudewo. Siapapun yang memimpin Pati bakal dikritik bila adanya dugaan penyelewengan kebijakan.

”Kalau ada praktek penyelewengan kebijakan kami merespon dan kritisi. Tidak melihat bupatinya siapa,” tandas dia. *