Waketum Golkar Sebut IUP Bukan Akar Masalah PBNU, Sarankan Muktamar Dipercepat

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Majelis Penasehat Organisasi (MPO) IKA PMII Idrus Marham menanggapi pernyataan KH Said Aqil Siroj tentang konsesi tambang (IUP) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Idrus menegaskan bahwa akar persoalan di tubuh NU tidak terletak pada pemberian IUP itu sendiri.

“Masalah PBNU bukan pada IUP-nya, tetapi pada pengelolaannya. Pemerintah justru patut diapresiasi karena memberi perhatian. Yang bermasalah adalah ketika aset organisasi dikelola untuk kepentingan pribadi, langsung ataupun tidak langsung,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 9/12/2025.

Ia menyebut, isu IUP hanya menjadi pemantik karena di tubuh organisasi memang telah terjadi pergeseran nilai dan tata kelola.

Oleh sebab itu, Idrus menyarankan PBNU segera menggelar muktamar sebagai langkah konstitusional untuk meredam konflik dan mengembalikan NU ke khittah perjuangan. Ia menilai, penjadwalan muktamar perlu kembali ke kesepakatan awal yang bergeser akibat pandemi Covid-19.

“Muktamar Lampung diundur enam bulan karena Covid. Maka sekarang harus dimajukan kembali enam bulan. Artinya, proyeksi muktamar paling lambat Mei–Juni 2026,” jelasnya.

Idrus menegaskan, PBNU adalah organisasi milik rakyat dan tidak boleh menjadi arena perebutan oleh segelintir elite apalagi untuk kepentingan politik.

“NU itu milik rakyat, milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil,” katanya.

Ia juga menilai sikap wajar dari KH Yahya Cholil Staquf yang masih belum menyerah usai dinonaktifkan oleh keputusan Syuriyah NU yang dianggapnya tidak adil.

“Sikap Yahya Staquf bisa dipahami sebagai bentuk protes. Kenapa yang dinonaktifkan hanya ketua umumnya, sementara Sekjen Saifullah Yusuf justru terkesan dilindungi. Ini menimbulkan rasa ketidakadilan,” ujarnya.

Menurutnya, situasi ini menjadi bukti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap arah pengelolaan PBNU saat ini.

Idrus berharap, seluruh pihak mulai dari kiai sepuh hingga struktur PBNU menahan diri dari manuver politik yang berpotensi memperlebar jurang perpecahan. Ia mendorong dialog kekeluargaan, transparansi, serta komitmen moral dalam menyelesaikan dinamika organisasi.

“Konflik ini jangan sampai merusak kepercayaan publik dan jemaah. NU harus kembali menjadi rumah besar yang mempersatukan umat,” pungkasnya.*