Selasa, 09 Desember 2025
Menu

Soroti Dana Bantuan Rp4 Miliar dari Presiden, DPR: Itu Tidak Ada Apa-apanya

Redaksi
Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Lasarus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9/12/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Lasarus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9/12/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Lasarus menyoroti bantuan dana sebesar Rp4 miliar per kabupaten/kota yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurutnya, jumlah tersebut sangat tidak memadai untuk penanganan darurat maupun pemulihan infrastruktur.

Lasarus menjelaskan bahwa kebutuhan perbaikan kerusakan akibat bencana jauh lebih besar dari nilai bantuan tersebut. Bahkan ia menegaskan, untuk membangun satu box culvert (gorong-gorong) atau jembatan kecil di wilayah terdampak saja, anggaran sebesar Rp4 miliar belum tentu mencukupi.

“Presiden membantu Rp4 miliar per kabupaten. Rp4 miliar itu nggak ada apa-apanya kalau untuk lapangan. Satu box culvert saja untuk sungai bisa 4 miliar. Ini ada berapa banyak jembatan putus, jalan hancur, rumah rusak,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9/12/2025.

Lasarus juga mengingatkan bahwa fiskal daerah saat ini terbatas menyusul pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karena itu, menurutnya, bantuan tersebut hanya bisa dianggap sebagai bentuk kepedulian atau ‘buah tangan’ Presiden saat berkunjung ke lokasi bencana, bukan solusi penyelesaian tanggap darurat.

“Ya mungkin 4 miliar itu sebagai tanda kasih Presiden. Tapi untuk menyelesaikan tanggap darurat? Jauh panggang dari api. Itu paling untuk satu jembatan kecil saja belum tentu selesai,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak mencapai ratusan bahkan ribuan titik, termasuk jembatan, gorong-gorong, dan akses transportasi. Dengan demikian, ia meminta pemerintah pusat bertindak cepat dan mempercepat pendataan serta realokasi anggaran.

“Saya bidang konstruksi, jadi saya mengerti cara menggunakan uang sebesar itu untuk pembangunan. Jadi itu nggak ada apa-apanya. Saya yakin pemerintah akan ambil langkah, tapi saya mengingatkan, jangan lambat!” tutupnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari