DPR–MPR Sepakat Penanganan Bencana Sumatra–Aceh Belum Perlukan Bantuan Asing

FORUM KEADILAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatra dan Aceh saat ini masih dapat ditangani oleh pemerintah Indonesia tanpa perlu bantuan internasional. Menurutnya, seluruh sumber daya pemerintah sudah dikerahkan untuk membantu masyarakat terdampak.

“Terdampak musibah, sekarang sudah turun semua ke wilayah-wilayah tersebut. Teman-teman yang nantinya akan datang membantu juga sedang bersiap-siap. Pemerintah sudah menurunkan semua sumber daya untuk membantu wilayah yang terkena musibah,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9/12/2025.

Ia menambahkan bahwa pemerintah ingin memaksimalkan terlebih dahulu kemampuan internal sebelum membuka peluang bantuan negara lain.

“Kita fokus dari pemerintah dulu, karena memang bantuan sampai saat ini masih tercukupi. Masih mampu ya (ditangani pemerintah internal),” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI fraksi PAN Eddy Soeparno menanggapi langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), yang memutuskan meminta dukungan dari beberapa negara tetangga untuk membantu proses evakuasi korban tewas yang masih tertimbun material bencana. Eddy menilai, tindakan tersebut tidak menyalahi aturan, mengingat keterbatasan teknologi yang dimiliki Indonesia dalam proses identifikasi dan penyelamatan korban.

“Apa yang dilakukan Gubernur Aceh itu tidak salah. Kita tidak memiliki teknologi khusus untuk mengidentifikasi para korban yang tertimbun di bawah lumpur akibat banjir dan lain-lain. Jadi dibutuhkan penanganan khusus dalam upaya penyelamatan jiwa manusia,” katanya.

Namun demikian, Eddy menegaskan, penanganan aspek lain dari bencana tetap dapat dilakukan secara optimal oleh pemerintah pusat tanpa bantuan internasional.

Selain itu, mengenai desakan agar pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional, Eddy Soeparno menjelaskan bahwa salah satu syarat penetapan status tersebut adalah ketidakmampuan pemerintah daerah menjalankan fungsi dan penanganan bencana.

“Saat ini pemerintah daerah masih berfungsi dengan baik. Memang infrastrukturnya banyak terkendala karena kerusakan, tetapi penanganan secara masif sudah dilakukan pemerintah. Jadi apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat,” tutupnya.*