Anggota DPR Sindir Soal Donasi Rp10 M untuk Korban Banjir: Seolah-olah Paling Bekerja di Aceh
FORUM KEADILAN – Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, melontarkan sindiran kepada pihak yang datang sekali ke wilayah bencana Sumatra namun merasa yang paling bekerja. Ia membandingkan informasi bantuan pemerintah dengan donasi Rp10 miliar warga untuk korban banjir longsor Sumatra.
Endipat menyebut bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan yang maksimal di wilayah terdampak.
“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkomdigi Meutya Hafid di DPR, Senayan, Jakarta, mengutip, pada Senin, 8/12/2025.
Ia berharap agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat menggencarkan informasi kerja pemerintah. Endipat kemudian menyinggung bantuan ke korban bencana dari pemerintah yang nilainya triliunan.
“Jadi yang kira-kira seperti itu Bu. Mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat,” tuturnya.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” sambungnya.
Lalu, ia meminta kepada Komdigi aktif memberikan informasi ke publik terkait bantuan yang sudah diberikan negara ke korban bencana di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut).
“Saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu,” jelasnya.
Ia pun mengatakan bahwa kinerja dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang sudah melakukan reboisasi secara besar-besaran tetapi hal tersebut tidak terinfokan hingga Kemenhut terus dikritik.
“Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” paparnya.
Kinerja pemerintah, tambahnya, harus diinformasikan ke publik dengan masif. Dirinya berharap agar Komdigi lebih aktif dan sensitif agar informasi yang disampaikan dapat viral seperti konten di media sosial.
“Sebagai contohnya lagi teman-teman polisi dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk apa, perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif,” tuturnya.
“Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu,” imbuhnya. *
