Rabu, 03 Desember 2025
Menu

DPR Bakal Evaluasi Cara Penyaluran Bantuan Udara untuk Korban Bencana Sumatra-Aceh

Redaksi
Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rarbu, 3/12/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rarbu, 3/12/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kritik terkait metode penyaluran bantuan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh yang dilakukan melalui jalur udara. Banyak pihak yang menyayangkan metode tersebut karena beberapa bahan pokok yang dilemparkan saat terjatuh justru mengalami kerusakan hingga tak layak konsumsi.

Puan mengatakan, pendistribusian melalui jalur udara harus dilakukan karena kondisi darurat, namun jika memang dinilai tidak pantas, ia berjanji DPR akan mengevaluasi hal tersebut.

“Ya seperti yang tadi saya sampaikan, saat ini kita fokus untuk memberikan bantuan secara efektif karena banyak sekali wilayah yang jalurnya terputus. Jadi dilakukan melalui udara, namun kemudian cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3/12/2025.

Puan menekankan bahwa bantuan yang diberikan semestinya dapat dimanfaatkan maksimal oleh para korban yang terdampak. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah segera memperbaiki sistem distribusi agar lebih tepat sasaran.

“Perlu dievaluasi sebaik-baiknya, jadi jangan sampai bantuan yang datang kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban. Ini yang harus kita pikirkan langkah-langkah terbaik bagi masyarakat terdampak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan menyatakan bahwa DPR dan pemerintah terus menjalin komunikasi dan koordinasi untuk mencari solusi terbaik dalam percepatan penanganan bencana di wilayah tersebut.

“Antara pemerintah dan DPR insyaallah selalu berkomunikasi dan bersinergi untuk bisa mendapatkan jalan terbaik dalam menuntaskan bencana ini,” ucapnya.

Terkait desakan penetapan status bencana nasional, Puan menyebut bahwa pemerintah masih mempertimbangkan secara matang berbagai masukan, termasuk dari pemerintah daerah yang terdampak.

“Soal apakah perlu segera ditetapkan bencana nasional, tentu pemerintah punya pertimbangan yang matang dan kami mengikuti semua masukan terkait hal tersebut,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari