BGN Butuh Tambahan Rp28,63 Triliun untuk November-Desember 2025

FORUM KEADILAN – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 2025 yang tersisa sekitar satu bulan 20 hari, program Bantuan Pemerintah Makan Bergizi (MBG) masih membutuhkan anggaran tambahan besar.

Dadan menyebutkan, total kebutuhan dana untuk menjalankan program tersebut mencapai Rp29,5 triliun hingga akhir tahun ini.

“Dalam waktu satu bulan 20 hari ke depan, kami memerlukan sekitar Rp29,5 triliun untuk bantuan makan bergizi. Akhir November ini akan diserap Rp8,5 triliun, hingga 15 Desember tambahan Rp10 triliun, dan di akhir Desember sekitar Rp11 triliun,” katanya dalam raker bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12/11/2025.

Ia menjelaskan, dari pagu anggaran sebesar Rp51,2 triliun untuk bantuan makan bergizi, realisasi saat ini telah mencapai Rp36,23 triliun, dengan sisa anggaran sekitar Rp14,97 triliun. Sementara itu, dengan proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun, BGN masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp14,53 triliun.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa total kebutuhan tambahan anggaran yang diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencapai Rp28,63 triliun. Dengan begitu, total kebutuhan BGN untuk tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp99 triliun, terdiri dari Rp71 triliun anggaran utama dengan tingkat serapan hingga 99 persen, ditambah Rp28,63 triliun usulan tambahan.

“Dengan dukungan anggaran tersebut, kami optimistis program makan bergizi nasional bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah-daerah sulit,” katanya.

Dadan juga mengungkapkan bahwa program MBG yang dijalankan kini telah menjangkau lebih dari 50 persen dari total target nasional tahun 2025. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 420.451 kelompok penerima manfaat dari berbagai kategori usia dan jenjang pendidikan.

“Potensi penerima MBG bervariasi mulai dari bayi hingga anak usia lima tahun yang sudah hampir mencakup 1,8 juta, kemudian peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 1,1 juta, Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 626 ribu, dan Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 1,9 juta,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kelompok Sekolah Dasar (SD) menjadi penerima manfaat terbesar. Untuk kelas 1–3 SD penerima mencapai 7,7 juta anak; sedangkan kelas 4–6 SD sebanyak 7,75 juta anak.

Selain itu, program ini juga telah menjangkau ibu hamil sebanyak 267 ribu, ibu menyusui 599 ribu, serta Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 77 ribu penerima manfaat.

Tak hanya itu, pondok pesantren turut menjadi bagian dari program MBG dengan 316 ribu penerima, seminari sebanyak 979 penerima manfaat, serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mencakup 97 ribu penerima.

Dadan menegaskan, capaian ini telah melampaui target awal sebesar 17,5 juta penerima manfaat dengan dukungan sekitar 5.000 Satuan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, dengan percepatan program, pemerintah kini menargetkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dadan menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 14.863 SPPG yang beroperasi secara aktif di berbagai wilayah. Sementara itu, masih terdapat sejumlah mitra yang sedang dalam proses pendaftaran dan persiapan operasional.

“Portal pendaftaran mitra sudah kami tutup secara permanen, karena jumlah mitra yang ingin bergabung dengan Badan Gizi Nasional untuk membentuk Satuan Pemenuhan Gizi sudah melebihi kebutuhan,” pungkasnya.*