Sabtu, 08 November 2025
Menu

Purbaya Ungkap Rencana Redenominasi Kebijakan Rp1.000 Jadi Rp1 pada 2027

Redaksi
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa | Ist
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa | Ist
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan rencana melakukan redenominasi atau yang lebih dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1.

Rencana tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis PMK 70/2025.

Melalui PMK tersebut, Purbaya menjelaskan alasan pembuatan RUU Redenominasi untuk efisiensi perekonomian. Selain itu, pemerintah hendak menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, hingga meningkatkan kredibilitas rupiah.

PMK itu mengatur Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab redenominasi.

Ia mengungkapkan beberapa RUU yang akan disiapkan Kemenkeu. Beberapa di antaranya RUU Penilai yang ditargetkan tahun ini dan RUU Perlelangan dan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara yang ditargetkan 2025.

“Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemenkeu, diusulkan empat RUU yang menjadi bidang tugas Kemenkeu yang ditetapkan dalam program legislasi nasional jangka menengah tahun 2025-2029,” dikutip dari peraturan itu.

Di samping itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada rencana mengenai hal tersebut. Ia berkata masih aka nada pembahasan lanjutan sebelum rencana tersebut dieksekusi.

Ia mengaku belum dapat menjelaskan lebih detail mengenai redenominasi yang sudah direncanakan Purbaya. Airlangga menegaskan belum ada rencana matang untuk menyederhanakan mata uang rupiah.

“Oh iya nanti kita lihat, sejauh ini belum, belum ada rencana,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 7/11/2025.*