Langit Nusantara dan Tantangan Kedaulatan Udara

Selamat Ginting

Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

Pendahuluan

Rencana TNI Angkatan Udara (TNI AU) untuk membentuk 33 Satuan Radar (Satrad) hingga tahun 2029, serta mengembangkan Satuan Antariksa di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), merupakan langkah strategis yang menandai babak baru dalam pembangunan sistem pertahanan udara nasional. Kebijakan ini bukan hanya soal modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga transformasi paradigma pertahanan Indonesia menuju era pertahanan ruang dan antariksa.

Langkah ini merupakan implementasi dari Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Di dalamnya tersirat ambisi besar: membangun postur pertahanan yang adaptif, modern, dan berdaya tangkal tinggi terhadap ancaman masa kini dan masa depan.

Menjaga Kedaulatan di Langit Nusantara

Selama ini, kesadaran publik terhadap kedaulatan udara kerap kalah populer dibandingkan isu pertahanan laut atau darat. Padahal, wilayah udara Indonesia adalah salah satu yang paling luas di dunia, mencakup jalur penerbangan internasional tersibuk dan menjadi ruang strategis dalam dinamika keamanan Indo-Pasifik.

Pembangunan 33 Satrad hingga tahun 2029 mendatang, berarti memperluas jangkauan radar untuk memantau setiap jengkal ruang udara nasional. Dalam konteks pertahanan, radar bukan sekadar alat deteksi dini, melainkan “mata” negara dalam menjaga integritas wilayah. Dengan sistem radar yang menyeluruh dan saling terhubung, TNI AU dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan merespons ancaman udara secara cepat — baik pelanggaran wilayah oleh pesawat asing, ancaman rudal, maupun aktivitas penerbangan ilegal.

Era Baru Pertahanan Antariksa

Lebih jauh, pembentukan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas menunjukkan kesadaran Indonesia akan dimensi pertahanan baru: antariksa sebagai domain strategis. Dunia kini menyaksikan bagaimana teknologi satelit, roket, dan sistem orbit rendah (low-earth orbit) menjadi instrumen kekuatan dan pengawasan.

Dengan kemampuan antariksa, Indonesia dapat memperkuat ketahanan siber, komunikasi militer, serta pengawasan berbasis satelit. Langkah ini juga menjadi upaya nyata untuk mengurangi ketergantungan pada data luar negeri dan memperkuat kedaulatan informasi.

Dalam konteks global, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Jepang telah membentuk space command atau komando antariksa tersendiri. Dengan membentuk satuan antariksa, Indonesia mulai menapaki jalur yang sama.  Tentu saja dengan penyesuaian pada skala dan kemampuan nasional demi menjaga posisi strategisnya di tengah kompetisi teknologi pertahanan global.

Dimensi Politik dan Diplomasi Pertahanan

Dari sisi politik pertahanan, kebijakan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin menjadi penonton dalam perlombaan teknologi dan militer di kawasan. Langit Nusantara harus dijaga, bukan hanya dari ancaman nyata, tetapi juga dari potensi pelanggaran kedaulatan yang bersifat simbolik maupun intelijen.

Dengan memperkuat sistem radar dan antariksa, Indonesia memperlihatkan komitmennya terhadap pertahanan yang mandiri namun terbuka untuk kerja sama internasional. Dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif, langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam keamanan regional, sekaligus menegaskan otonominya dalam menjaga ruang udara nasional.

Selain itu, langkah ini juga memiliki nilai politis domestik: ia memperlihatkan bahwa pembangunan pertahanan tidak hanya berfokus pada matra laut dan darat, tetapi juga menyentuh aspek teknologi tinggi dan kemandirian industri pertahanan nasional.

Tantangan dan Harapan

Tentu, ambisi besar selalu diiringi tantangan nyata. Pembangunan 33 Satrad dan satuan antariksa membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi radar, satelit, serta sumber daya manusia. Tantangan lainnya adalah integrasi sistem pertahanan udara nasional, agar setiap radar, pangkalan, dan satuan tempur terhubung dalam satu jaringan komando yang efisien.

Modernisasi alutsista juga harus disertai dengan transfer teknologi dan pengembangan industri dalam negeri, agar tidak sekadar membeli, tetapi juga membangun kemampuan nasional yang berkelanjutan.

Namun, jika dijalankan secara konsisten, program ini akan menjadi tonggak kemandirian strategis Indonesia di udara dan antariksa. Dengan radar yang kuat dan kemampuan antariksa yang berkembang, Indonesia tidak hanya menjaga batas-batas fisik wilayahnya, tetapi juga mempertahankan kedaulatan digital dan informasi di masa depan.

Penutup

Langkah TNI AU membangun jaringan radar nasional dan mengembangkan satuan antariksa adalah bagian dari evolusi pertahanan Indonesia menuju abad ke-21. Ini bukan sekadar soal alutsista, melainkan tentang membangun kesadaran bahwa langit adalah bagian dari ruang hidup bangsa yang harus dijaga dan dikuasai.

Di tengah dunia yang kian terkoneksi dan kompetitif, kedaulatan tidak lagi hanya diukur dari kekuatan senjata, tetapi dari kemampuan melihat lebih jauh dan bertindak lebih cepat.

Di situlah arti penting langkah TNI AU — menjaga langit Nusantara agar tetap bebas, aman, dan berdaulat.*