Ray Rangkuti Minta Pemerintah Tak Terlena Survei Kepuasan Publik

FORUM KEADILAN – Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti mengingatkan, pemerintah jangan terlena dengan hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Menurut Ray, berbagai lembaga survei memang menampilkan angka kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bahkan ada yang mencapai 80 hingga 90 persen. Namun, ia menilai angka-angka tersebut belum tentu mencerminkan kondisi sosial-politik yang sebenarnya di lapangan.

“Ada yang mengatakan Prabowo mendapat kepuasan sampai 80 persen, bahkan dulu ada yang menyebut 90 persen. Tapi kita lihat, di tahun pertama ia memimpin justru terjadi peristiwa kerusuhan 27-28 Agustus yang menurut saya seperti sepertiga dari peristiwa 1998,” kata Ray di Podcast PHD 4K dikutip Minggu, 2/11/2025.

Ray menilai, fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara persepsi yang dibangun lewat survei dan realitas sosial. Ia khawatir, pemerintah justru menjadi apatis terhadap kritik karena merasa mendapat dukungan besar dari masyarakat berdasarkan hasil survei.

“Jangan sampai pemerintah terpana dengan survei-survei ini. Lalu merasa bahwa kritik yang dibangun oleh orang selama ini tidak koheren dengan masyarakat,” ujarnya.

Ray mencontohkan, berbagai kritik terkait reformasi kepolisian, gaya hidup berlebihan anggota DPR, maupun ketidakpekaan terhadap keresahan publik, kerap diabaikan dan dijawab dengan klaim tingginya tingkat kepuasan masyarakat.

“Dari dulu sebenarnya banyak kritik yang masuk, misalnya soal reformasi kepolisian, tapi diabaikan. Soal anggota DPR dengan gaya hidupnya yang berlebihan juga diabaikan. Lalu dijawab dengan angka-angka survei. Polisi juga bikin survei, katanya kepuasan publik meningkat,” tutur Ray.

Menurutnya, kerentanan sosial yang diabaikan itu justru bisa menjadi pemicu ledakan di kemudian hari. Peristiwa kerusuhan pada akhir Agustus lalu, lanjut Ray, menjadi bukti bahwa akumulasi masalah yang dinihilkan dapat berujung pada gejolak besar.

“Padahal di tengah-tengah itu ada kerentanan yang luar biasa. Begitu momentumnya terjadi, tak ada yang bisa meredamnya. Meletuslah peristiwa Agustus lalu dan persis seperti peristiwa 1998. Ini kan tumpukan masalah yang selalu dinihilkan oleh para pembantu presiden,” pungkasnya.*