Tanggapi Golkar soal Kementerian Masuk Top Survei, Demokrat: Penilaian Kewenangan Presiden

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham yang menyebut ada kementerian yang tidak terlihat kinerjanya namun justru masuk dalam daftar survei dengan penilaian tinggi.

Herman memandang bahwa urusan menilai dan mengevaluasi kinerja para menteri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Ya kami tidak tahu ya, siapa itu yang dimaksud. Karena untuk mengevaluasi, menilai menteri itu ya menjadi domainnya Presiden. Biarkanlah kita serahkan kepada Presiden,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 31/10/2025.

Ia menegaskan bahwa Presiden memiliki indikator dan ukuran kinerja yang jelas terhadap para pembantunya di kabinet.

“Presiden kan juga bisa menilai kinerja siapa pun para pembantunya, agar kinerja pemerintahan juga lebih baik. Kita bisa mengukur kok dari kinerjanya, kan ada output-nya apa, kemudian parameter kinerjanya apa yang harus mereka capai,” jelasnya.

Menurut Herman, capaian dan target para menteri tentu sudah diatur berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Presiden dan pemerintah. Oleh karena itu, ia menilai, wajar bila penilaian publik melalui survei tidak selalu sejalan dengan penilaian internal pemerintah.

“Capaian-capaiannya apa yang tentu ini menjadi target dari Presiden, dari pemerintah, ya tentu kan ada indikator itu. Dan untuk mengevaluasi seorang menteri, tentu itu menjadi domainnya Presiden,” ujarnya.

Herman menambahkan, Demokrat tidak ingin berspekulasi terkait siapa kementerian yang dimaksud dalam pernyataan Idrus Marham.

“Saya bukan masalah tidak masalah (mengenai adanya survei-survei yang dilakukan banyak lembaga), tahu saja tidak. Itu siapa yang dimaksud, dan kita serahkan saja kepada Presiden untuk menilai semua itu,” pungkasnya.*