Prabowo Perintahkan Purbaya, Airlangga, hingga Danantara Cari Solusi Utang Whoosh
 
                        FORUM KEADILAN – Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Danantara dan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mencari rumusan terbaik dalam menyelesaikan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kepada Cina.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa perintah tersebut disampaikan saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 29/10/2025.
Diketahui, selain Danantara dan Menkeu Purbaya, Prabowo juga memberikan perintah yang sama kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
“Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Airlangga, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara (Rosan Roeslani) diminta untuk sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya,” ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis, 30/10/2025.
“Kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik,” tambahnya.
Prasetyo menjelaskan bahwa dalam ratas tersebut dibicarakan mengenai pencarian skema terbaik untuk menyelesaikan utang kereta cepat, termasuk perhitungan-perhitungan tematis dan potensi pelonggaran waktu pembayaran utang.
“Kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan, pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang,” jelasnya.
Sebagai informasi, total utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai sekitar 7,72 miliar dollar AS atau sekitar Rp120,38 triliun (kurs Rp16.500 per dollar AS).
Dari total tersebut, 75 persen dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga dua persen per tahun dan tenor 40 tahun.
Biaya proyek pun seiring berjalannya waktu membengkak akibat cost overrun hingga 1,2 miliar dollar AS.
Tambahan utang tersebut dikarenakan bunga di atas tiga persen per tahun.
Pinjaman tambahan sebesar 542,7 juta dollar AS digunakan untuk menutup pembengkakan biaya yang menjadi tanggungan konsorsium Indonesia sebesar 75 persen, sementara sisanya dipenuhi melalui penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.*

 
                                     
                                     
                                    