BAKN DPR: Jika Proyek Whoosh Dianggap Investasi Sosial, Kerugian Harus Ditanggung Negara

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa transportasi massal seperti kereta cepat Whoosh tidak semestinya diukur dari laba, melainkan dari keuntungan sosial atau social return on investment. Menurut Herman, pandangan tersebut dapat diterima, namun kondisi finansial proyek tetap perlu diperjelas.

“Itu fine gitu ya menurut saya. Artinya reasoning apa pun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat. Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi?” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 31/10/2025.

Anggota Komisi VI itu pun menilai, bila proyek Whoosh memang dimaknai sebagai investasi sosial negara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi transportasi, maka kerugian yang timbul seharusnya ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau memang kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, enggak ada masalah,” tegasnya.

Namun, Herman juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut bahwa APBN tidak akan lagi menalangi kerugian proyek Whoosh.

“Ini kan masalahnya sekarang rugi siapa, ketika Pak Purbaya mengatakan APBN tidak lagi ingin membiayai itu, ya kepada siapa? Pada akhirnya hari ini, menurut saya kita serahkan kepada pemerintah, bagaimana pemerintah akan menyikapi seperti ini,” ujarnya.

Herman menyampaikan bahwa BAKN DPR RI akan meminta penjelasan dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku pengelola proyek, yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan menjadi bagian dari skema superholding aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kami akan meminta keterangan dan informasi mengenai langkah-langkah strategis ke depan yang bisa dibangun supaya ini tidak rugi, karena ruginya akan panjang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perhitungan Internal Rate of Return (IRR) proyek kereta cepat mencapai 46 tahun bahkan sebelum beroperasi. Dengan harga tiket yang kini diturunkan, masa pengembalian investasi akan semakin lama.

“Kalau dengan harga tiket yang diturunkan hari ini, tentunya akan lebih panjang. Kalau lebih panjang, ya harus ada restrukturisasi. Setuju tidak bank dan pihak-pihak yang terlibat di sana untuk melakukan restrukturisasi? Ini tentu banyak opsi,” tuturnya.

Herman menegaskan, pihaknya akan menunggu langkah resmi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyikapi kondisi keuangan proyek Whoosh. Ia menambahkan, BAKN akan melakukan kunjungan kerja ke KCIC pada 7 november 2025 mendatang.*