BGN Optimis Capai Target 82,9 Juta Penerima MBG di Akhir 2025

FORUM KEADILAN – Badan Gizi Nasional (BGN) sangat percaya diri dapat mencapai target penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di angka 82,9 juta pada akhir tahun 2025.

Pada Rabu, 28/10/2025, BGN menggelar rapat finalisasi regulasi penyelenggaraan program MBG dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang membahas sejumlah aturan terkait Keputusan Presiden (Keppres).

Setelah rapat tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan bahwa target 82,9 juta penerima program MBG tak dapat ditawar dan harus mencapai target tersebut pada Maret 2026.

“Awal tahun, paling lambat bulan Maret, insya Allah ini sudah mulai terlihat sempurna dan 82,9 juta tidak boleh tawar-menawar, akan semua terlaksana,” ujar Zulhas, di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa, 28/10/2025.

Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana yakin sasaran 82,9 juta penerima MBG akan tercapai lebih cepat dari target yang ditentukan Menko Pangan pada Maret tahun depan.

“82,9 juta akan kami kejar akhir tahun ini,” kata Dadan, usai rapat finalisasi regulasi penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa, 28/10/2025.

Menurutnya, target BGN akan tercapai tahun ini dengan bantuan percepatan pelolosan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kan kita maunya selesai tahun ini. Jadi sekarang sudah ada 13.347 (SPPG), dan kami setiap hari bisa meloloskan 200 SPPG,” tuturnya.

Dadan menjelaskan bahwa BGN juga berencana membangun sampai 6.000 SPPG di daerah terpencil sehingga target itu optimis diraih pada akhir tahun ini.

“Kami juga ingin membangun 5.000 sampai 6.000 SPPG terpencil. Jadi kami masih optimis bisa mengejar 82,9 juta akhir tahun ini,” tambahnya.

Sebagai informasi, anggaran MBG tahun ini diketahui sebesar Rp71 triliun. Alokasi anggaran per Selasa, 28/10/2025 telah terpakai Rp35 triliun.

“Sekarang serapan anggaran MBG sudah Rp35 triliun,” tuturnya.

Tetapi, Dadan menyatakan, kebutuhan anggaran untuk November dan Desember masih besar, yaitu masing-masing membutuhkan anggaran Rp14 triliun dan Rp19 triliun.

BGN, lanjutnya, masih akan kekurangan dana senilai Rp28 triliun.

“Karena untuk November saja, kita akan butuh di November itu Rp 14 triliun sendiri. Desember, kami akan butuh Rp 19 triliun sendiri. Berapa itu? Sudah pasti kurang. Kami akan kekurangan Rp 28 triliun,” katanya.

Bila total anggaran Rp71 triliun dikurangi Rp35 triliun, Rp14 triliun, dan Rp19 triliun, maka anggaran untuk MBG seharusnya masih tersisa Rp3 triliun.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) Sebesar Rp10.000 per porsi cukup untuk memasukkan telur dan ayam ke dalam menu MBG.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menghitung sendiri bahwa telur dana yam dapat masuk ke menu MBG walaupun satu porsi menu MBG dengan anggaran Rp10.000.

“Pak Prabowo sampai menghitung sendiri menu itu, dan beliau berkesimpulan dengan Rp 10.000 itu masih bisa pakai ayam dan telur,” ujar Nanik dalam Rapat Koordinasi Kejadian Menonjol terkait Konsumsi MBG, Selasa, 14/10/2025

Nanik memperingatkan dapur-dapur MBG untuk tidak ada yang mengambil keuntungan berlebih dari bahan baku makanan.

Nanik menegaskan tidak boleh ada praktik-praktik mengurangi bahan baku

“Jadi jangan di-mark up. Anggaran bahan baku itu harus penuh. Selain susu, harus ada dua lauk, bukan satu,” tuturnya.

Nanik mengakui bahwa ada banyak kesalahan yang seharusnya tidak terjadi selama jalannya program MBG.

Nanik menyoroti terkait sejumlah dapur mitra MBG yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan.

“Dari Kuningan sampai NTB, saya sudah melihat beberapa dapur yang tidak layak,” ujarnya.

“Saat awal launching, dapur yang belum diepoksi tidak boleh jalan. Tapi sekarang, banyak dapur yang belum diepoksi tapi sudah beroperasi,” lanjutnya.

Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama antara BGN, mitra dapur, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperbaiki kekurangan di lapangan.

“Kita harus akui ini kelalaian kita bersama. Ini salah BGN, mitra, dan SPPG yang harus kita perbaiki bersama,” katanya.

Ia berpesan agar seluruh unsur pelaksana saling mengingatkan dan menjaga integritas pelaksanaan program.

“Tolong saling mengingatkan ahli gizi dan akuntan untuk mengawal menu ini,” pungkasnya*