Respons Mahfud MD Soal Usulan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional
FORUM KEADILAN – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam), Mahfud MD, menilai bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto secara yuridis memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.
“Kalau secara yuridis formal kan memenuhi syarat,” ujar Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu, 27/10/2025.
Menurutnya, secara prinsip, semua Presiden terdahulu seharusnya tidak perlu lagi melalui proses penelitian ulang untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
Mahfud berpandangan bahwa posisi sebagai Presiden sudah menjadi bukti bahwa tokoh itu memenuhi kriteria kepahlawanan dari sisi hukum.
“Saya pernah usul dulu, semua mantan presiden enggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya. Sudah jadi presiden itu kan sudah pasti memenuhi syarat ya, untuk jadi pahlawan. Tapi silakan saja kan masyarakat juga yang nanti menilai,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap aspek sosial dan politik dalam pengusulan gelar Pahlawan Nasional tetap menjadi ranah masyarakat untuk menilai dan tim kajian pemerintah.
“Kalau aturan-aturannya memang memenuhi syarat, tapi politisnya bagaimana, ya sosiopolitisnya kan masyarakat yang menilai,” tuturnya.
Mahfud menjelaskan bahwa berdasarkan pengalamannya proses seleksi pengusulan gelar pahlawan nasional dilakukan oleh tim khusus di Kementerian Sosial dan dikoordinasikan bersama Menko Polhukam.
“Nanti diseleksi dalam sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Menkopolkam kalau sekarang. Dulu begitu (saat) saya jadi Menkopolhukam lima tahun, nunggu dari Kementerian Sosial dan departemen lain siapa yang mau diusulkan,” lanjutnya.
Sebelumnya diketahui, sebanyak 40 tokoh diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyerahkan daftar usulan tersebut kepada Menteri Kebudayan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.
Berdasarkan daftar tersebut, terdapat sejumlah nama besar yang menarik perhatian publik seperti Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga aktivis buruh asal Nganjuk, Marsinah.
Terdapat nama tokoh agama lain daerah lainnya seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri, Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.
Usulan tersebut berasal dari masyarakat melalui tim kajian daerah (TP2GD), lalu disaring dan dikaji oleh tim pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Usai melalui proses panjang yang melibatkan kajian ilmiah dan seminar, nama-nama itu diajukan kepada Dewan Gelar untuk dinilai lebih lanjut.*
