Kepala OIKN Basuki Ungkap Kontrak Proyek Kawasan Legislatif di IKN Segera Diteken
FORUM KEADILAN – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa kontrak proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN akan segera diteken.
Basuki menjelaskan pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang juga memuat kelanjutan pembangunan-target penyelesaian IKN, otorita saat ini tengah menuntaskan kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami menyiapkan ekosistemnya, membangun ekosistem yudikatif dan legislatif, kantor-kantor, hunian, dan kawasannya. Minggu depan ini, kita mau menandatangani kontraknya dan mulai dengan tahap ini,” ujar Basuki di Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta, DIY, Minggu , 26/10/2025.
“Jadi, insya Allah, akhir 2027 atau awal 2028 sudah bisa selesai, kalau yang lainnya sudah,” tambahnya.
Selain itu, Basuki juga mengungkapkan otorita yang sudah melakukan evaluasi atau penertiban pekerja demi kelancaran pembangunan ibu kota baru. Hal ini merespons kejadian di hunian pekerja awal Oktober lalu.
“Mereka saya cek, ngrokok do ning njero, turu, ngrokok (di dalam hunian merokok, tidur). Ada yang pakai steker kabel tok dilebokke (cuma kabel dimasukkan). Sekarang sudah lebih diketatin lagi,” ungkapnya.
Sebelumnya diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan melanjutkan pembangunan IKN dan menekankan pembangunan IKN diarahkan ke ibu kota politik.
Prabowo meminta kepada otorita IKN mengebut pembangunan kompleks kantor legislatif dan yudikatif dan menginginkan agar IKN menjadi ibu kota politik per 2028.
Pemerintah juga telah mulai memindahkan ASN ke IKN secara bertahap. Targetnya, 9.500 orang ASN berkantor di IKN per 2029.*
