Pengakuan Eks Waketum Projo: Jokowi Sebut Proyek Whoosh Tak Pakai APBN

FORUM KEADILAN – Eks Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) periode 2014–2019 Budianto Tarigan mengungkapkan perbincangannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh.

Saat itu, Jokowi menegaskan bahwa proyek tersebut tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Budianto menceritakan, pertemuan itu berlangsung dalam agenda rutin relawan Projo bersama Jokowi yang membahas isu-isu aktual kebangsaan, termasuk proyek kerja sama Kereta Api Cepat Indonesia–China tersebut.

“Saya sampaikan langsung ke Pak Jokowi di Istana, ‘Pak, apakah kereta cepat Jakarta–Bandung ini sudah layak dari sisi urgensi, kemanfaatan, dan kemampuan ekonomi?’” ujar Budianto di podcast Madilog Forum Keadilan TV, dikutip Sabtu, 25/10/2025.

Ia mengaku sempat menyatakan ketidaksetujuannya secara pribadi terhadap proyek tersebut. Namun, Jokowi kemudian memberikan penjelasan singkat bahwa proyek itu merupakan inisiatif pemerintah dengan skema bisnis murni.

“Pak Jokowi bilang, ‘Wes, Mas, itu sudah program dari saya. Kita sudah sepakat dengan teman-teman. Ini tidak memberatkan APBN, konsepnya B2B (business to business), tidak pakai uang APBN,’” ucap Budianto menirukan ucapan Jokowi.

Menurut Budianto, ia tidak mengetahui pasti siapa yang dimaksud eks Politikus PDI Perjuangan tersebut dengan ‘teman-teman’. Namun, dirinya menduga mereka adalah para menteri yang terlibat dalam rapat kabinet.

Ia juga menyebut, belakangan mengetahui bahwa sejumlah tokoh seperti Menteri Perhubungan (Menhub) periode 2014-2016 Ignasius Jonan dan Agus Pambagio memiliki pandangan serupa dengannya soal proyek tersebut.

“Waktu itu saya merasa mungkin Pak Jokowi sudah punya komitmen dengan investor luar, entah Jepang atau Cina, saya kurang tahu,” katanya.

Masalah beban utang proyek KCIC terus menjadi sorotan publik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa jadi salah satu orang yang menolak keras penggunaan dana APBN untuk menutup kewajiban utang proyek bernilai sekitar US$7,26 miliar atau Rp119,79 triliun tersebut.

Purbaya menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat merupakan tanggung jawab BUMN, bukan beban negara. Ia meyakini perusahaan pelaksana, termasuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Danantara) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), memiliki kemampuan finansial untuk menyelesaikan kewajiban utangnya. Menurutnya, dividen BUMN cukup untuk membayar cicilan utang proyek KCJB tanpa perlu mengandalkan APBN.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia dan Cina telah sepakat melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek, termasuk kemungkinan memperpanjang tenor atau masa pembayaran utang hingga 60 tahun.*