DPR Sebut Mobil Maung Naik Kelas dari Militer Jadi Kendaraan Pejabat

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Demokrat Dede Yusuf menilai, langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan mobil Maung sebagai kendaraan dinas bagi jajaran menteri merupakan kebijakan yang sangat positif bagi kemajuan industri otomotif nasional.

Menurut Dede, kebijakan tersebut dapat mengangkat citra mobil produksi dalam negeri agar naik kelas, dari kendaraan militer menjadi kendaraan lapangan yang layak digunakan oleh para pejabat negara.

“Bagus. Jadi Pak Prabowo itu sangat ingin mendorong apabila bangsa ingin maju, terutama di sektor industri otomotif, maka harus dipakai oleh para pejabat. Nah, konteksnya apa? Ingin menjadikan mobil produksi Indonesia ini naik kelas, dari mobil sekelas militer menjadi mobil lapangan bagi para pejabat,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21/10/2025.

Ia menilai, kebijakan itu akan mempercepat pertumbuhan industri otomotif nasional di masa depan. Namun, Dede menekankan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut harus dilakukan secara resmi oleh negara, bukan dibeli secara pribadi oleh pejabat.

“Yang penting, yang bayar adalah negara. Dalam konteks ini kan biasanya ada pengadaan mobil dinas ya. Nah, daripada membeli mobil Eropa atau mobil asing, mendingan produksi sendiri,” jelasnya.

Sebagai analogi, Dede membandingkan langkah tersebut dengan penggunaan produk budaya lokal seperti batik. Menurutnya, ketika Presiden dan para pejabat turut menggunakan batik sebagai busana resmi, hal itu turut mengangkat nilai dan permintaan terhadap produk dalam negeri.

“Saya ini penggemar batik. Kalau Presiden tidak mendorong penggunaan batik, tenun, atau ikat sebagai busana nasional, para pengrajin di daerah akan kesulitan karena kalah dengan produk impor. Tapi kalau kelasnya naik menjadi bajunya Presiden dan menteri, masyarakat pun ikut bangga dan tertarik membeli produk lokal,” ujarnya.

Dede menegaskan semangat yang sama perlu diterapkan dalam industri otomotif nasional. Dengan para pejabat menggunakan mobil produksi dalam negeri, masyarakat juga akan lebih percaya terhadap kualitasnya dan menjadikannya alternatif dari mobil-mobil Eropa maupun Asia.

“Ini sesuatu yang memang perlu agak ‘dipaksakan’. Sama seperti Cina atau Malaysia dulu ketika memproduksi mobil sendiri, yang pertama kali didorong adalah para pejabatnya. Bahwa nanti prosesnya diperbaiki dan disempurnakan, itu hal yang wajar, bagian dari proses menuju kemandirian industri,” pungkasnya.*