AHY Tegaskan Penyelesaian Utang KCIC Jangan Hambat Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tidak boleh menjadi penghambat rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya.
“Memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20/10/2025.
AHY mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah masih membahas sejumlah opsi restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.
AHY mengatakan pembahasan itu dilakukan bersama BPI Danantara, Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan pemangku kepentingan lainnya.
Pihaknya pun juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyiapkan langkah yang tepat dan berkelanjutan dalam penyelesaian kewajiban finansial proyek tersebut.
“Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa meng-handle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya,” tuturnya.
AHY mengatakan bahwa seluruh opsi penyelesaian masih dalam tahap pembahasan dan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya,” jelasnya.
Diketahui, total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun.
Sekitar 75 persen dari nilai proyek itu dibiayai melalui pinjaman dari Cina Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.
Hingga saat ini, terdapat dua opsi belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran.*
