Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Capai 78,1 Persen

FORUM KEADILAN – Poltracking Indonesia merilis hasil survei kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 78,1 persen.
Survei ini digelar pada periode 3-10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.220 responden menggunakan metode multistage random sampling, margin of error survei +/- 2,9 persen.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 78,1 mengatakan puas,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam konferensi pers, Minggu, 19/10/2025.
Hanta mengatakan bahwa terdapat sejumlah alasan yang memengaruhi kepuasan publik tersebut. Pertama, alasan kepemimpinan tegas dan berwibawa 18,8 persen.
Kedua, alasan bantuan pemerintah dianggap tepat sasaran 12,3 persen. Ketiga, alasan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 10,4 persen. Keempat, alasan terkait pencegahan atau pemberantasan korupsi sebesar 8,1 persen.
Hasil survei Poltracking Indonesia juga menunjukkan terdapat sebesar 19,3 persen public yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Dari 19,3 persen responden kemudian alasan mereka tidak puas ini karena 26,7 persen dari 19,3 persen ini (karena) ekonomi yang belum stabil, kemudian bantuan yang belum tepat sasaran 15,7 persen, kasus korupsi 8,9 persen, harga kebutuhan pokok mahal 7 persen dan masih kurangnya lapangan kerja sebesar 6,3 persen,” jelasnya.
“Jadi lima alasan ini yang kita rekam ini penting masukan buat pemerintahan Prabowo-Gibran,” tambahnya.
Ia mengatakan bahwa dari hasil survei Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah paling tinggi di bidang pendidikan sebesar 79 persen.
Selanjutnya di bidang kesehatan sebesar 76,6 persen, bidang pertahan dan keamanan sebesar 75,5 persen dan bidang sosial budaya sebesar 74,9 persen.
“Empat bidang ini bisa dikatakan bidang yang diapresiasi tingkat kepuasannya tinggi,” tuturnya.
Tetapi, terdapat tiga bidang lain yang mendapat tingkat kepuasan di bawah 70 persen. Yaitu, hukum dan pemberantasan korupsi 68,2 persen, dan bidang politik dan stabilitas nasional 65,7 persen hingga bidang ekonomi 57,4 persen.
“Ada tiga bidang yang saya kira perlu menjadi masukan bagi pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan tingkat kepuasan performa kabinet,” pungkasnya.*