BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp70 T
FORUM KEADILAN – Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto karena dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi tidak terserap hingga akhir tahun ini.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Bogor, Senin, 13/10/2025.
Menurut Dadan, pemerintah sudah menyiapkan dukungan anggaran besar agar program MBG menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia.
Tetapi, penyerapan dana di lapangan belum optimal karena sebagian proyek masih dalam proses pembangunan dan verifikasi.
BGN mengungkapkan bahwa untuk tahun depan alokasi anggaran akan meningkat tajam dan mengatakan lembaganya akan menerima Rp268 triliun, menjadikan BGN sebagai institusi dengan anggaran terbesar di Kabinet.
Pemerintah juga menyediakan dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun untuk pelaksanaan program MBG 2026.
“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” jelasnya.
Dadan mengatakan bahwa selain mengenai anggaran, terdapat dua aspek lain yang menjadi kunci keberhasilan program MBG, yaitu sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.
Pemerintah menugaskan lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) sebagai tenaga pelaksana di lapangan. Mereka saat ini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG di seluruh daerah.
Pembangunan gedung SPPG dari sisi infrastruktur awalnya direncanakan dibiayai sepenuhnya melalui APBN. Tetapi, karena keterbatasan waktu dan mekanisme tender yang lambat, pemerintah membuka kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat realisasi.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini,” lanjutnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu unit SPPG yang membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 unit tahun ini, hingga Agustus belum satu pun terealisasi melalui mekanisme tender.
Tetapi, karena partisipasi mitra, saat ini telah ada 11.504 SPPG aktif berdiri di berbagai wilayah.
“Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia, di mana mitra menjadi partner Badan Gizi Nasional yang telah menyukseskan program ini dengan cepat,” katanya.
Diketahui, hingga saat ini, ada 30 ribu mitra yang tergabung dalam portal BGN. Dari jumlah tersebut, 11.504 telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses seleksi. BGN menargetkan hingga akhir tahun, 25.400 SPPG akan berdiri di wilayah aglomerasi dan 6.000 lainnya di daerah terpencil.*
