Istana Akui Terkait Kasus Keracunan MBG Akibat SPPG Tidak Sesuai Prosedur

FORUM KEADILAN – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengakui bahwa mayoritas kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menjalankan prosedur yang berlaku.

“Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya,” kata Pras di Monas, Jakarta, Minggu, 5/10/2025.

Prasetyo menyebut kekurangan-kekurangan itu yang lalu akan diperbaiki oleh pemerintah dan menegaskan pemerintah akan terus mengantisipasi celah-celah yang berpotensi menjadi masalah dalam pelaksanaan MBG ke depan.

“Sebagai bentuk dari evaluasi dan perbaikan ke depan,” tuturnya.

Diketahui, kasus keracunan setelah memakan menu program MBG yang tengah jadi sorotan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan terdapat 6.517 korban keracunan sejak diluncurkan pada Januari 2025 lalu.

Prasetyo menyampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 1/10/2025 lalu.

Kasus keracunan, lanjutnya, paling banyak terjadi di Pulau Jawa dengan total 45 kasus.

“Sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian. Sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi itu ada 51 kasus kejadian,” katanya.

Prasetyo memaparkan dari total 75 kasus keracunan tersebut korbannya mencapai 6.517 orang yang tersebar di masing-masing wilayah.

Rinciannya 1.307 korban di wilayah I atau Pulau Sumatra. Lalu 4.207 korban untuk wilayah pemantauan II atau Pulau Jawad an 1.003 korban untuk wilayah pemantauan III atau Indonesia bagian Timur.*