Purbaya Minta BUMN Hati-hati Menyalurkan Subsidi
FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk hati-hati dalam menyalurkan subsidi ke depannya.
Purbaya menjelaskan bahwa masih ada masyarakat sangat mampu atau orang kaya yang ikut menikmati subsidi dari pemerintah. Oleh karena demikian, Purbaya menginginkan penyaluran subsidi dapat lebih tepat sasaran.
“Kalau kita salah sasaran, subsidi bahkan bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar. Itu yang kita monitor terus ke depan. Jadi, nanti BUMN juga harus lebih hati-hati kalau menyalurkan subsidi. Jangan sampai menimbulkan ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa, 30/9/2025.
“Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8 sampai desil 10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi,” lanjutnya.
Dirinya berjanji Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berusaha agar subsidi dan kompensasi dapat lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Salah satu caranya adalah memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Purbaya, subsidi dan kompensasi masih harus tetap ada dan ia menyebut tak semua masyarakat Indonesia dapat menikmati kue perekonomian secara merata.
“Jadi, subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang,” tuturnya.
“Kita dapat melihat benang merah antara kebijakan fiskal, perlindungan sosial, dan upaya reformasi subsidi yang sedang berjalan. Di 2025, subsidi untuk solar, minyak tanah, dan LPG 3 kg tetap dilanjutkan dengan fokus pada ketepatan sasaran. Transformasi subsidi LPG berbasis teknologi juga terus digulirkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang berhak,” imbuhnya.
Purbaya menjelaskan bahwa pagu subsidi dan kompensasi untuk 2025 adalah Rp498,8 triliun. Sedangkan realisasinya hingga Agustus 2025 mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu.
“Realisasi ini menunjukkan penyaluran subsidi yang berjalan sesuai dengan target anggaran, meski pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan efektivitas ke depan,” pungkasnya.*
