Jumat, 26 September 2025
Menu

DPR Harap Tim Investigasi Keracunan MBG Libatkan Rakyat Sipil

Redaksi
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis | Dok Pemkot Tangerang
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis | Dok Pemkot Tangerang
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyambut baik rencana pembentukan tim investigasi untuk mengungkap penyebab keracunan massal program makan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, Charles menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses investigasi agar hasilnya objektif dan berbasis fakta.

“Kami juga berharap agar tim investigasi ini melibatkan masyarakat sipil yang bisa objektif dan melakukan penilaian berdasarkan fakta-fakta empiris. Mungkin melibatkan tenaga kesehatan, ahli gizi, dan lain sebagainya,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23/9/2025.

Charles juga menanggapi bantahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang sebelumnya menyebut maraknya kasus keracunan MBG hanyalah kesalahpahaman proses di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kalau kita melihat jumlah keracunan yang cukup banyak di berbagai titik, maka sepertinya ini bukan sekadar kesalahan SPPG, tapi kemungkinan ada kesalahan sistem atau pola,” tegasnya.

Mengutip keterangan ahli gizi Dr. Tan Shot Yen, Charles menekankan bahwa makanan harus disimpan pada suhu tertentu sejak proses penyiapan hingga penyajian. Menurutnya, jeda waktu yang panjang mencapai sekitar 7 hingga 8 jam antara memasak dan penyajian meningkatkan risiko kontaminasi.

“Bahkan, berdasarkan sampel dari beberapa lokasi keracunan, terbukti adanya bakteri E. coli dan bakteri lainnya, termasuk jamur. Itu memang faktanya,” ungkapnya.

Sebagai solusi, Charles menyarankan agar dapur penyedia makanan MBG ditempatkan di sekolah agar makanan dapat segera disajikan setelah dimasak. Jika tidak memungkinkan, pemerintah diminta menyediakan kendaraan khusus dengan pemanas agar suhu makanan tetap ideal selama proses distribusi.

“Ya paling baik memang dapur diletakkan di sekolah sehingga setelah dimasak tidak lama kemudian bisa langsung disajikan. Kalau tidak, pemerintah harus menyiapkan kendaraan dengan pemanas di dalamnya,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari