BKP Ungkap Bansos Tidak Tepat Sasaran Capai Rp17 T
FORUM KEADILAN – Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) RI melalui akun resmi Instagram @pco.ri, mengacu pada hasil pemutakhiran Data Tunggul Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 45 persen bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako dinyatakan tidak tepat sasaran. Nilai penyaluran yang keliru tersebut setara dengan Rp14-17 triliun.
Melalui unggahan di akun Instagram resmi Badan Komunikasi Pemerintah, dikutip pada Senin, 22/9, menyebut bahwa bantuan tak sasaran tersebut dapat mencapai Rp14-17 triliun uang negara yang tidak menyasar langsung orang yang membutuhkan.
Pemutakhiran data kemiskinan melalui Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh BPS menunjukkan sebanyak 616.367 keluarga penerima manfaat bantuan PKH tidak layak menerima bantuan lagi.
Selain itu, terdapat 1.286.066 keluarga penerima manfaat yang juga dinilai tidak layak lagi menerima bansos sembako dari pemerintah.
Dalam upayanya untuk dapat menekan angka bansos yang tidak tepat sasaran, pemerintah menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi secara optimal.
“Masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada,” tulis Bakom Pemerintah di Instagramnya.
Salah satunya adalah lewat Program Pilot Perlinsos Digital dengan pemutakhiran Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pemerintah mengatakan program itu sekaligus juga untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang lebih tepat sasaran.
Diketahui sebelumnya, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa digitalisasi akan mengurangi kesalahan penyaluran bansos, baik inclusion error maupun exclusion error.
“Kita akan sosialisasikan supaya semua yang nanti kalau dibagikan bansos tidak tepat sasaran supaya melaporkan diri dan nanti diambil datanya lagi,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 26/9/2025.
Digitalisasi bansos, lanjutnya, berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp500 triliun. Efisiensi tersebut mencakup penyaluran bansos, transfer tunai, subsidi, hingga stimulus jika seluruhnya tepat sasaran.
“Kita akan menghemat Rp 500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer, dan subsidi, juga mungkin ada stimulus, kalau semua betul-betul targeted,” jelas Luhut.
Menurutnya, integrasi data antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah berjalan. Bila diterapkan secara akurat, bansos itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3-0,4 persen.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga 9 Juli 2025 realisasi bansos sembako mencapai Rp20,26 triliun untuk 18,27 juta KPM, atau 97,22 persen dari target 18,8 juta penerima.*
