PDI Perjuangan Bantah Tuduhan Terlibat Kerusuhan Meski Posisi di Luar Pemerintahan

FORUM KEADILAN – Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli menegaskan bahwa partainya sama sekali tidak terlibat dalam aksi kekerasan dan kerusuhan yang terjadi saat demonstrasi di Gedung MPR/DPR/DPD RI dan sejumlah wilayah lain beberapa waktu lalu.

Guntur menilai, tuduhan yang menyebut PDI Perjuangan ikut campur dalam aksi rusuh tersebut sebagai informasi menyesatkan dan upaya mencari kambing hitam.

“PDI Perjuangan konsisten berada di luar pemerintahan dan tidak terlibat kerusuhan. Buat apa PDI Perjuangan ikut rusuh?” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 19/9/2025.

Guntur membeberkan sejumlah alasan yang mempertegas posisi PDI Perjuangan saat ini. Pertama, menurutnya, kekuatan politik PDI Perjuangan saat ini ada di DPR. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal bila partai berlambang banteng tersebut ikut demonstrasi dengan tuntutan pembubaran DPR.

“Itu seperti membakar kandang sendiri,” singkatnya.

Kedua, Guntur juga menepis isu yang mengaitkan reshuffle kabinet dengan PDI Perjuangan. Ia menekankan bahwa Budi Gunawan bukan kader partainya dan pengangkatan maupun pergantian pejabat adalah hak prerogatif presiden.

“Ketiga, terkait kedatangan Adian Napitupulu ke RSCM untuk melayat almarhum Affan, Guntur menjelaskan hal itu semata-mata karena informasi adanya kesulitan pengurusan jenazah, sekaligus bentuk solidaritas kepada para pengemudi ojek online yang memperjuangkan pemotongan biaya aplikator,” jelasnya.

Kemudian keempat, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto bersama 1.116 orang lainnya. Meski begitu, Guntur menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan.

Kelima, kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam konferensi pers bersama Presiden Prabowo dan para ketua umum partai politik (parpol) pada 31 Agustus lalu disebut sebagai wujud dukungan menjaga situasi nasional tetap kondusif.

Lebih lanjut, Guntur menilai, pola kerusuhan yang terorganisir memunculkan dugaan adanya pertarungan elite yang memiliki kekuasaan dan komando.

“PDI Perjuangan justru menjadi korban, dua kader kami meninggal saat kantor DPRD Makassar dibakar,” katanya.

Ia menegaskan, keputusan Rakernas 2024 dan Kongres 2025 mempertegas posisi PDI Perjuangan sebagai parpol penyeimbang, yang menjaga demokrasi dan melakukan fungsi checks and balances.

“Di tengah tuduhan fitnah itu, PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan dan setia bersama rakyat,” pungkasnya.*