KH Abdul Muhaimin: Jangan Dibikin Drama, KPK Harus Segera Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji

FORUM KEADILAN – A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022–2027 KH Abdul Muhaimin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Menurutnya, ketidakjelasan proses hukum membuat keresahan di internal NU, khususnya para kiai sepuh dan warga Nahdliyin.

“Itu (menelusuri aliran dana ke PBNU) tugas KPK. Kami mendukung dan mematuhi penegakan hukum. Segera saja umumkan tersangkanya supaya tidak ada kesan KPK memainkan tempo yang membuat resah internal NU,” kata Abdul Muhaimin dalam keterangannya, Minggu, 14/9/2025.

Ia menuturkan, para kiai sepuh dan warga NU merasakan tekanan akibat pemberitaan yang menyeret nama PBNU. Bahkan, sebagian di antaranya harus menanggung cibiran di media sosial meski tidak mengetahui persoalan dugaan korupsi tersebut.

“Banyak dari mereka yang tidak paham perkara, tapi mereka merasakan akibat. Termasuk sampai dicaci di media sosial, sungguh menyesakkan bagi mereka,” ujarnya.

Abdul Muhaimin menekankan bahwa haji merupakan urusan Kementerian Agama (Kemenag) dan mitra penyelenggara. Sementara di PBNU, lanjutnya, terdapat ratusan kiai yang murni berkhidmat dan tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan.

Dengan demikian, ia mendesak KPK menuntaskan kasus dugaan korupsi kuota haji secara transparan, termasuk jika melibatkan pejabat PBNU.

“Perang narasi dan komentar di media sosial salah satunya karena ketidakpastian tersangka. Saya meminta kepada KPK agar segera menetapkan tersangka, siapa pun itu. Jangan dibikin serial drama,” kata Abdul Muhaimin.

“Siapa pun yang terlibat, bahkan jika pimpinan tertinggi PBNU, maka harus dibuka secara terang benderang,” tegasnya.

Hingga kini, sebanyak enam petinggi PBNU dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor dipanggil dan diperiksa oleh KPK.

1. Yaqut Cholil Qoumas (mantan Ketua Umum GP Ansor 2015-2024; mantan Menteri Agama)
2. Ishfah Abidal Aziz (alias Gus Alex)
3. Zainal Abidin Domba (Sekretaris Lembaga Perekonomian PBNU 2021-2026)
4. Syarif Hamzah Asyathry (Wakil Sekretaris Jenderal GP Ansor 2024-2029)
5. Syaiful Bahri (Pengurus LWP PBNU 2021-2026; disebut staf PBNU dalam beberapa pemberitaan)
6. Nizar Ali (Wakil Ketua Umum PBNU 2021-2026; eks Sekretaris Jenderal Kementerian Agama).*