Wamenkomdigi Tegaskan Pembatasan Fitur TikTok Bukan Instruksi Pemerintah

FORUM KEADILAN – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa kebijakan penonaktifan fitur live report di platform TikTok bukan atas instruksi pemerintah.

Menurut Nezar, keputusan itu dilakukan secara mandiri oleh pihak TikTok setelah menemukan sejumlah konten negatif terkait eskalasi peristiwa yang terjadi dua hari lalu.

“Perlu kami tegaskan di sini bahwa kebijakan itu bukan atas instruksi dari pemerintah, tapi secara sukarela dilakukan oleh TikTok karena mereka menemukan beberapa konten selama eskalasi dari peristiwa,” ujar Nezar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 2/9/2025.

Ia menjelaskan, konten-konten negatif yang beredar saat itu dianggap bertentangan dengan pedoman komunitas (community guidelines) TikTok. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan menutup sementara fitur tersebut dan mengumumkannya secara terbuka kepada publik.

“Kita akan terus berkolaborasi untuk bisa mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat buat semuanya. Saya kira ini berlangsung secara transparan oleh TikTok dengan mengumumkan mengapa mereka menutup live report itu,” kata Nezar.

Nezar berharap, dengan langkah tersebut, situasi di ruang digital dapat segera kondusif sehingga aktivitas pengguna bisa kembali berjalan normal.

Diketahui beberapa waktu lalu, TikTok mengumumkan untuk sementara waktu membekukan fitur live streaming di Indonesia. Pembekuan disebut berlaku beberapa hari ke depan karena demonstrasi yang disertai kerusuhan dan penjarahan yang meluas.

“Karena kekerasan demonstrasi yang meningkat di Indonesia, kami telah secara sukarela menerapkan pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok sebagai ruang sipil dan aman,” kata Juru Bicara TikTok, Sabtu, 30/8.*