Tunjangan DPR Tuai Kritik Rakyat, Puan Sebut Sudah Melalui Kajian Terbaik

FORUM KEADILAN – Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan publik terkait anggaran tunjangan bagi anggota DPR yang dianggap terlalu besar. Putri Megawati Soekarnoputri itu menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji yang diterima anggota dewan saat ini.

“Yang saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21/8/2025.

Menurut Puan, satu-satunya perubahan terkait fasilitas bagi anggota dewan adalah dihapusnya fasilitas rumah dinas di kawasan Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan. Seluruh rumah jabatan yang sebelumnya ditempati anggota DPR kini telah dikembalikan kepada negara.

“Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata. Karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara,” jelasnya.

Sebagai kompensasi atas kebijakan tersebut, DPR memberikan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta kepada masing-masing anggota. Kata Puan, hal ini wajar, mengingat 580 anggota DPR berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

“Memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena mereka datang dari daerah-daerah. Itu saja yang ada perubahan, yang lainnya tidak ada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan menyebut, anggaran tunjangan rumah beserta tunjangan lainnya sudah melalui proses kajian yang mendalam. Angka Rp50 juta ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi serta harga sewa rumah di Jakarta.

“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan kantornya ada di Jakarta. Namun, apa pun, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat,” tutur Puan.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup diri terhadap kritik publik. Jika masyarakat menilai kebijakan tunjangan masih belum ideal, DPR siap melakukan evaluasi.

“Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut. Namun hal tersebut sudah menjadi satu hal yang kami kaji dengan baik dan merupakan hal yang sudah dikaji untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi,” jelasnya.

Puan menambahkan, kritik dan masukan dari rakyat akan selalu menjadi bahan pertimbangan DPR ke depan.

“Apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat akan kami sangat perhatikan,” pungkasnya.*