TB Hasanuddin: Penambahan Enam Kodam dan Satuan Tempur TNI Dilakukan Bertahap Sesuai Anggaran

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru dan penambahan sejumlah satuan tempur TNI akan membutuhkan anggaran besar. Namun, hal tersebut akan direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.

Enam Kodam baru tersebut akan ditempatkan di Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua. Selain itu, pemerintah juga meresmikan pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial yang di dalamnya mencakup 100 batalion, penambahan enam grup Kopassus, lima Batalion Infanteri Pendarat Marinir, serta dua Batalion Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasga), terdiri dari satu Batalion Tempur dan satu Batalion Bantuan Tempur.

“Secara keseluruhan tentu ini membutuhkan anggaran. Dalam diskusi dengan Komisi I, pengembangan itu memang ada dan butuh anggaran, tapi dilakukan bertahap,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12/8/2025.

Mantan perwira tinggi TNI itu menyebut, implementasi penuh dari rencana tersebut akan memakan waktu beberapa tahun.

“Apa yang diresmikan kemarin mungkin membutuhkan waktu sekian tahun, sesuai kemampuan anggaran. Tambahan anggaran akan diumumkan presiden pada 15 Agustus dalam pidato menjelang HUT RI,” ujarnya.

Menurut TB Hasanuddin, penambahan satuan secara otomatis akan meningkatkan belanja pegawai. Saat ini, anggaran TNI berada pada kisaran 0,87 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ke depan, anggaran tersebut berpotensi meningkat menjadi di atas 1 persen, bahkan hingga 1,5 persen dari PDB mulai tahun anggaran 2026.

Ia menegaskan, kenaikan anggaran tidak akan mengurangi alokasi untuk alutsista maupun kesejahteraan prajurit.

“Prioritas pertama adalah sumber daya manusia, prajurit yang terlatih. Penambahan personel diutamakan karena postur TNI dibangun bukan berdasarkan keuntungan, tetapi berdasarkan ancaman dan tantangan yang dihadapi,” jelasnya.

Postur TNI, lanjutnya, terdiri dari tiga elemen utama, yakni prajurit yang terlatih, alutsista yang memadai, dan sistem operasional yang efektif.

“Dengan adanya penambahan satuan teritorial maupun tempur, anggaran akan bertambah secara gradual, tidak sekaligus,” sambungnya.

Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak bahwa penambahan pasukan dapat mengganggu supremasi sipil, TB Hasanuddin menegaskan pengembangan ini murni untuk meningkatkan kemampuan militer.

“Kita harus memastikan TNI tetap profesional, nasionalis, tidak berbisnis, dan tidak berpolitik praktis. Jika prajurit ingin masuk ke pemerintahan atau menjadi pejabat publik, harus mundur sesuai aturan,” pungkasnya.*