Ribuan Pegawai BUMN Terima Bansos, DPR Minta Pemerintah Perketat Verifikasi Data

FORUM KEADILAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Hal ini dikatakan Puan, untuk menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap adanya 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

“Kalau saya tetap mengimbau, bahkan meminta, terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu, jangan sampai merubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, detail, dan benar, karena data itu yang paling penting sebagai pegangan,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11/8/2025.

Ia mengingatkan, tanpa verifikasi yang akurat, ada risiko masyarakat yang berhak tidak mendapatkan bantuan, sementara mereka yang tidak berhak justru menerima.

“Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut,” tegasnya.

Puan juga mencontohkan pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), di mana koordinasi lintas kementerian selalu mengacu pada data terbaru untuk memutuskan apakah suatu program perlu diubah, diperbaiki, atau dievaluasi.

“Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial (bansos) yang diajukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Ia menjelaskan, terdapat ribuan penerima bansos yang berasal dari kalangan profesi berpenghasilan tinggi, mulai dari pegawai BUMN, dokter, hingga tingkat eksekutif manajerial.

“Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN, 7.479 orang berstatus dokter, dan lebih dari 6.000 orang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial,” ungkapnya.*