Minggu, 10 Agustus 2025
Menu

Golkar Tegaskan Isu Munaslub Hanya Hoaks

Redaksi
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 8/8/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 8/8/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menegaskan bahwa kabar terkait rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tidak benar alias hoaks.

“Ya kalau menurut saya, isu munaslub itu tidak jelas sumbernya. (Lagi pula) Tidak ada kader yang muncul ke depan untuk berani menyatakan bahwa harus ada Munaslub,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 8/8/2025.

Ia menekankan, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi mengenai Munaslub Golkar.

“Ini kan kalau (kita) baca di media kan hanya isu (biasa), tapi sumbernya dari mana kan tidak pernah jelas. Jadi, menurut hemat saya, itu berita hoaks,” tegasnya.

Menurut Mekeng, Partai Golkar saat ini masih solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

“Dan kami di Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Bahlil, (masih) tenang-tenang saja. Pak Bahlil boleh dibilang tiap minggu melakukan roadshow ke daerah, melakukan Musda di provinsi, dan setelah itu konsolidasi tingkat kabupaten,” jelasnya.

Ia bahkan menantang pihak yang menginginkan Munaslub untuk berani tampil di publik.

“Jadi, kalau yang ingin Munaslub harus munculkan mukanya dong. Kalau mau berpolitik yang sehat, muncul mukanya. Siapa yang mau Munaslub, dan dia harus jelaskan kenapa mesti ada Munaslub, tidak ada kepentingan Munaslub,” tukasnya.

Ia juga mengakui bahwa Musda yang dilakukan Bahlil merupakan bagian dari konsolidasi internal.

“Iya dong. Kalau sebagai pemimpin, dia harus melakukan konsolidasi kepada semua jajaran dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa, dia harus konsolidasikan itu,” ujarnya.

Mekeng pun menepis anggapan bahwa kegiatan konsolidasi tersebut dilakukan karena adanya isu Munaslub.

“Enggak, itu kan agenda partai setelah dilantik, pemimpin harus melakukan konsolidasi,” katanya.

Terkait adanya pergantian di tingkat DPD, Mekeng menyebut hal itu merupakan mekanisme organisasi.

“Itu kan mekanisme di bawah. Kalau memang sudah dua kali kan enggak boleh lagi, harus ganti,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari