PDI Perjuangan Jadi Partai Penyeimbang, Demokrat: Kami Pernah 9 Tahun di Luar Pemerintahan

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi keputusan PDI Perjuangan yang memilih menjadi partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Herman menyebut, langkah PDI Perjuangan bukan hal baru dalam dinamika politik nasional. Menurutnya, Partai Demokrat juga pernah mengambil posisi serupa selama hampir satu dekade di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Partai Demokrat pernah juga menjadi partai penyeimbang, selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan, cuman di akhir memang ada kesempatan Mas AHY Ketua Umum menjadi menteri, namun sembilan tahun kami menjadi partai penyeimbang,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5/8/2025.

Ia menjelaskan, menjadi partai penyeimbang bukan berarti selalu berada di posisi oposisi, namun menjalankan peran kontrol secara proporsional sesuai kepentingan rakyat.

“Partai penyeimbang itu ya tentu kalau kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat, kami mendukungnya, tetapi kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya secara proporsional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Herman menyebut bahwa mekanisme pengambilan keputusan strategis tetap melalui DPR, di mana wakil rakyat memiliki peran menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi publik, sekalipun harus berdiskusi dan bernegosiasi dengan pemerintah.

“Karena seluruh pengambilan kebijakan itu biasanya kan diambil di DPR, tentu anggota-anggota DPR yang bisa meluruskan, bisa menyampaikan aspirasi dan harapan rakyat, meskipun pada akhirnya harus didiskusikan bersama dengan keinginan pemerintah,” tambahnya.

Herman menilai langkah PDI Perjuangan sebagai hal positif dalam iklim demokrasi, asalkan tetap bertujuan untuk kemajuan bangsa.

“Dan inilah sekiranya realitas, sudah bagus lah, karena ya idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama. Jadi menurut saya sudah benar, dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama sembilan tahun,” tutupnya.*