Senin, 21 Juli 2025
Menu

Fadli Zon Bantah Penetapan Hari Kebudayaan 17 Oktober Sesuai Ulang Tahun Prabowo

Redaksi
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, di Jakarta, Kamis, 17/7/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, di Jakarta, Kamis, 17/7/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon membantah bahwa penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober dilakukan karena bertepatan dengan tanggal lahir Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa tanggal tersebut hanyalah kebetulan semata dan tidak memiliki kaitan personal dengan presiden.

“Enggak ada, kebetulan saja itu. Seperti hari lahir saya kan Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni, nggak ada hubungannya,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17/7/2025.

Fadli juga membantah adanya afiliasi politik dalam penamaan maupun komposisi anggota Tim Garuda 9 Plus yang mengusulkan penetapan Hari Kebudayaan Nasional. Ia menegaskan bahwa tidak ada kaitan dengan Partai Gerindra.

“Siapa misalnya? (Ono Wantara) saya saja enggak kenal. Enggak ada (yang terafiliasi Gerindra). Kalaupun terafiliasi, terus kenapa? Dari mana saja datangnya, mau dari PDIP, NasDem, PAN, Golkar, enggak ada masalah. Itu masyarakat kok,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Tim Garuda 9 Plus terdiri dari sejumlah maestro ketoprak dari trah keluarga besar Pangeran Diponegoro, di antaranya Yati Pesek hingga Yani Sabto Hudoyo. Menurutnya, tim tersebut telah bekerja selama sekitar lima hingga enam bulan sejak Januari lalu untuk mengkaji usulan tersebut.

“Dan mereka yang datang dan sampai dua kali. Saya yang menyampaikan ketika itu, ‘Coba dikaji dulu yang cukup mendalam dan juga dapatkan dukungan dari masyarakat.’ Itu bulan Januari. Dan mereka melakukan itu selama lima atau enam bulan,” jelasnya.

Terkait konsultasi dengan DPR mengenai tim dan penetapan hari kebudayaan tersebut, Fadli menyatakan bahwa usulan ini merupakan aspirasi dari masyarakat, dan tidak semua keputusan eksekutif harus melalui konsultasi dengan legislatif.

“Itu kan aspirasi dari bawah. Tidak semuanya harus dikonsultasikan dengan DPR. Kita kan eksekutif, dan DPR itu melakukan supervisi kalau ada yang keliru. Nah, di situlah diawasi. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa keberatan. Tapi kan ada alasan yang kuat,” ucapnya.

Lalu, mengenai apakah Prabowo sudah mengetahui soal penetapan tanggal 17 Oktober tersebut, Fadli menjawab bahwa ia belum membicarakannya dengan kepala negara itu.

“Pak Prabowo belum tahu, dan saya juga belum lapor sama beliau. Ini kan Hari Kebudayaan, soal Bhinneka Tunggal Ika. Jadi neggak ada kaitannya dengan hari lahir Pak Prabowo. Saya sendiri belum pernah membicarakan dengan beliau karena memang ini nggak ada kaitannya dengan beliau,” tutupnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari