AS dapat Akses Penuh ke Indonesia jadi Syarat Tarif Impor Turun, Wamensesneg Sebut Rincian Masih Ditunggu

FORUM KEADILAN – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamenseskneg) Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke sejumlah negara telah membuahkan hasil positif, khususnya dalam hal perdagangan internasional dengan Amerika Serikat (AS).

“Ya kan Pak Presiden baru saja tiba di Tanah Air, dan tentu kita semua tahu, sudah membaca banyak sekali hasil yang diperoleh dari lawatan ke beberapa negara di luar negeri oleh Pak Presiden,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17/7/2025.

Menurutnya, salah satu hasil penting dari kunjungan tersebut adalah keberhasilan dalam negosiasi tarif dagang dengan pemerintah AS.

“Pak Presiden juga sudah menyampaikan keberhasilan di dalam negosiasi dengan AS terkait dengan perdagangan tarif. Dan secara teknis tentu nanti pemerintah, terutama kementerian/lembaga terkait, akan menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan tarif dagang itu, jadi kita tunggu saja,” ujarnya.

Namun, terkait makna dari ‘akses penuh’ yang diberikan kepada AS dalam perdagangan dengan Indonesia, Juri menegaskan bahwa rincian teknisnya masih menunggu klarifikasi lebih lanjut.

“Ya itu kan kita tunggu saja nanti detailnya apa yang dimaksud dengan full akses dan kira-kira apa yang menjadi kebijakan kita setelah itu,” ucapnya.

Mengenai kemungkinan negosiasi lanjutan antara Prabowo dan Donald Trump, Juri menyebut hal itu akan sangat bergantung pada dinamika implementasi tarif yang telah disepakati.

“Ya kita lihat saja nanti perkembangan dari implementasi tarif yang sudah disepakati, pasti namanya dagang pasti ada dinamika seperti apa implementasinya,” jelasnya.

Juri juga tidak menampik bahwa kebijakan perdagangan seperti ini akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun ia menilai, hal tersebut merupakan dinamika wajar dalam sistem demokrasi.

“Iya itu sepertinya tidak usah ditanyakan. Kebijakan apa saja pasti ada pro dan kontra. Kalau pro, berarti terima kasih. Kalau kontra, tentu kita sebagai pemerintah akan dengarkan apa yang menjadi kritik dari netizen atau publik, dan itu akan menjadi bahan baik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kita. Jadi tidak ada masalah dengan pro dan kontra,” tutupnya.*