Komisi X DPR RI Sebut Berprasangka Baik Walau Belum Pernah Diajak Bahas Hari Kebudayaan

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengaku pihaknya belum pernah diajak membahas soal penetapan Hari Kebudayaan Nasional oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon. Meski begitu, ia memilih untuk berprasangka baik atas inisiatif tersebut.

Menurut Lalu, dalam sejumlah rapat yang telah digelar bersama Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), tidak pernah disinggung soal pencanangan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Namun, ia menduga Fadli Zon memiliki pertimbangan historis tertentu dalam memilih tanggal tersebut.

“Komisi X berhusnuzan ya, dalam posisi berhusnuzan. Walaupun Pak Menteri Kebudayaan di dalam rapat-rapat yang sudah kami laksanakan belum pernah menyinggung tentang penetapan Hari Kebudayaan ini,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 15/7/2025.

Ia menjelaskan, tanggal 17 Oktober kemungkinan dipilih karena memiliki makna historis. Pada tahun 1951, Presiden ke-1 RI Soekarno bersama tokoh bangsa lainnya seperti Sutan Sjahrir disebut-sebut memperkenalkan simbol ‘Bhinneka Tunggal Ika’ pada tanggal tersebut. Lalu menilai, pertimbangan historis semacam itu bisa saja menjadi dasar keputusan Fadli Zon.

“Karena tahun 1951 dulu, Presiden Soekarno bersama Sutan Sjahrir menetapkan 17 Oktober dan mengeluarkan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Nah mungkin Pak Fadli Zon salah satu pertimbangannya ke situ,” kata dia.

Meski tidak merasa dilangkahi secara aturan, Lalu menyayangkan kurangnya komunikasi dari pihak kementerian. Menurutnya, dalam konteks kemitraan antara eksekutif dan legislatif, seharusnya inisiatif seperti ini tetap dikomunikasikan terlebih dahulu.

“Secara aturan sebenarnya tidak ada yang mewajibkan ketika menteri membuat suatu gagasan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi paling tidak, sebagai mitra, harusnya kami diinformasikan. Jangan tahunya dari media,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menbud Fadli Zon mengumumkan penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Keputusan itu memicu perhatian publik, termasuk dari kalangan legislatif yang berharap ada komunikasi yang lebih sinergis antara kementerian dan DPR dalam perumusan agenda kebudayaan nasional ke depan.*