Penulisan Ulang Sejarah Tuai Kontra, DPR RI: Jangan Abaikan Fakta Pernyataan Presiden Saat Itu!

FORUM KEADILAN – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait polemik penulisan ulang sejarah Republik Indonesia yang menuai penolakan dari sejumlah kalangan. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah dugaan penonjolan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam narasi sejarah baru tersebut.

Menanggapi hal ini, Puan menegaskan pentingnya berpegang pada fakta sejarah yang sudah ada. Ia merujuk pada pernyataan Presiden ke-3 RI BJ Habibie pada 1998 yang memuat sejumlah poin penting terkait fakta sejarah saat itu.

“Kita berpegang saja pada fakta sejarah 1998, di mana waktu itu Habibie dalam pidatonya menyampaikan beberapa poin penting. Saya juga tidak hafal detailnya, tapi mari kita buka lagi fakta sejarah itu, kita kaji, kita lihat kembali,” katanya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 3/7/2025.

Menurut Puan, jika dalam proses penulisan ulang sejarah ditemukan unsur yang dinilai tidak relevan atau tidak sesuai, maka perlu dipastikan kebenarannya.

“Karena banyak ahli sejarah yang menyatakan bahwa fakta sejarah, apalagi yang disampaikan oleh seorang presiden, itu adalah suatu fakta yang harus kita akui dan hormati. Jangan sampai fakta sejarah kemudian tidak dihargai atau diabaikan,” tegasnya.

Terkait sikap Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang disebut tidak ingin menunda proses penulisan ulang sejarah, Puan meminta semua pihak menunggu perkembangan lebih lanjut.

“Ya coba kita lihat nanti apakah seperti itu atau tidak,” ujarnya.

Sementara itu, pernyataan Menbud Fadli Zon soal peristiwa pemerkosaan massal 1998, Puan menyatakan bahwa hal tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi X DPR RI.

“Ya coba nanti Kemenbud (Kementerian Kebudayaan) dan Komisi X kita lihat proses selanjutnya seperti apa,” tutupnya.

Diketahui, kemarin, Menbud Fadli Zon telah melakukan rapat dengan Komisi X DPR RI yang menuai banyak protes baik dari anggota Komisi X hingga rapat yang digeruduk oleh koalisi masyarakat sipil.

Dalam rapat tersebut, dua anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, yakni My Esti Wijayati, dan Mercy Chriesty mengungkapkan kekecewaannya atas beberapa pernyataan kontroversi Fadli Zon mengenai peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998.

Selain itu, rapat juga digeruduk oleh sejumlah koalisi masyarakat sipil yang meneriaki Fadli Zon agar segera menghentikan proyek tersebut.*