Kementerian HAM dan BPS Teken MoU, Siapkan Indeks HAM Indonesia Berbasis Data

FORUM KEADILAN – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pembangunan sistem data dan statistik HAM di Indonesia.

Penandatanganan MoU ini digelar di Kantor KemanHAM yang dipimpin langsung oleh Menteri HAM (MenHAM) Natalius Pigai bersama Kepala BPS dan Wakil Kepala BPS.

“Hari ini, Kementerian HAM bertemu dengan BPS, langsung dipimpin oleh Ibu Kepala BPS dan Pak Wakil Kepala BPS. Kami sudah melakukan langkah-langkah untuk memajukan HAM di Indonesia berbasis data dan statistik,” ujar Pigai, di Gedung KemanHAM, Jakarta, Senin 30/6/2025.

Pigai menjelaskan, kerja sama ini bertujuan untuk menghadirkan data-data terkait HAM yang kredibel, terukur, dan dapat diakses oleh publik. Ke depan, lanjut Pigai, BPS akan menjadi ujung tombak dalam penyusunan dan publikasi data statistik HAM di Indonesia.

“Tujuan MoU ini tentu dalam rangka penyediaan data HAM Indonesia kepada publik. BPS akan menjadi leader, frontliner dalam penyediaan data dan statistik HAM kepada masyarakat,” lanjutnya.

Salah satu wujud konkret dari kerja sama ini adalah rencana penerbitan Indeks HAM Indonesia, yang nantinya akan diluncurkan secara berkala sebagai bagian dari publikasi resmi BPS.

“Statistik Indonesia yang terbit setiap tahun, kemungkinan juga akan kita lengkapi dengan indeks HAM yang bisa diakses publik,” kata Pigai.

Pigai menegaskan, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya KemenHAM mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Dengan demikian, pembentukan kebijakan HAM dalam pemerintahan Presiden Prabowo dapat disajikan kepada publik dan kebutuhan informasi HAM yang transparan bisa dinikmati masyarakat secara luas,” pungkasnya.*