Tanggapi Wacana Pemakzulan, PDI Perjuangan: Jangan Jadi Kehebohan Nasional!

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menanggapi surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang digulirkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia menilai, desakan tersebut sah sebagai bagian dari kritik demokratis, namun sebaiknya tidak dibesar-besarkan hingga menjadi kehebohan nasional.

Menurut Aria Bima, PDI Perjuangan secara prinsip menjunjung siklus lima tahunan dalam proses demokrasi. Namun, mekanisme evaluasi harus tetap dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, meski produk hasil pemilu sudah berjalan.

“Bengkok-bengkoknya, buruk-buruknya terus kita evaluasi,” ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28/6/2025.

Sebagai salah satu pihak yang paling menentang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024, Aria Bima mengaku sejak awal sudah bersikap tegas.

“Saya yang paling tidak setuju keputusan MK soal perubahan usianya Mas Gibran menjadi wapres. Saya yang ke bawaslu, mempersoalkan itu ke MK. Saya persoalkan dengan ketidaksetujuan termasuk saya yang menyusun, menyiapkan hak angket untuk masalah pemilu 2024, baik itu Pilpres dengan berbagai kecurangan yang ada,” tegasnya.

Namun, ia menegaskan PDI Perjuangan tetap tunduk pada keputusan. Termasuk saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar seluruh anggota DPR dan MPR dari fraksi PDI Perjuangan menghadiri pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

“Maksudnya kita tetap tidak menutup mata, mengevaluasi pelaksanaan demokrasi tahun 2024 dengan berbagai bar-bariannya, termasuk bar-barian dalam urusan mengubah-ubah aturan perundangan di mana pelaksanaan sudah dilaksanakan,” ujar dia.

Akan tetapi, soal pemakzulan, Aria menilai wacana tersebut belum tepat diterapkan dalam situasi sekarang.

“Tapi kalau kemudian sekarang ini dihebohkan terhadap pemakzulan, saya khawatir kalau itu menjadi sesuatu yang terlalu heboh dan tidak produktif buat bangsa ke depan.” katanya.

Ia menekankan pentingnya menjadikan kejadian di Pemilu 2024 sebagai pelajaran politik ke depan yang dapat dianalisis oleh MPR, tanpa langsung mengambil langkah ekstrem seperti pemakzulan.

Meski begitu, Aria mengakui bahwa alasan yang diajukan para purnawirawan cukup rasional.

“Saya melihat konteks situasinya kurang tepat. Saya tidak katakan memungkinkan atau tidak, disini kan tidak (ada) urusan pribadi, urusan kelembagaan fraksi MPR dan DPR. Tapi saya melihat bahwa alasan-alasan beliau (Purn) itu masuk akal, seperti juga alasan-alasan kami dulu.” pungkasnya.*