Jamin Stabilitas Kamtibmas dan Iklim Investasi, Polri Gelar Operasi Besar Berantas Premanisme
FORUM KEADILAN – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak mulai 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar praktik premanisme yang dinilai semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.
Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia. Operasi dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, pre-emtif, dan preventif.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa operasi ini merupakan komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” ujar Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa, 6/5/2025.
Brigjen Trunoyudo menambahkan bahwa jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan mencakup pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.
“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” jelasnya.
Menyoroti hal tersebut, Kriminolog Universitas Indonesia Josias Simon menilai, operasi ini positif sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Polri terhadap masalah premanisme. Namun, ia menekankan pentingnya kejelasan indikator keberhasilan.
“Operasi seperti ini bagus karena menunjukkan keseriusan. Hanya saja perlu jelas indikator akhirnya, supaya manfaat dan efektivitasnya bisa terukur,” katanya saat dihubungi Forum Keadilan.
Selain itu, terkait peran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ditunggangi oknum untuk melakukan aksi premanisme, Josias mengatakan hal itu tergantung pada beberapa aspek penting, di antaranya, tingkat gangguan keamanan dan kerugian yang ditimbulkan (baik sosial, ekonomi, maupun identitas), aspek legalitas administratif, serta sejauh mana ormas tersebut terlibat dalam jaringan kejahatan baik lokal, nasional, maupun global. Pasalnya, apabila ormas terbukti melanggar, maka harus dibubarkan.
“Ya betul, (jika terbukti melanggar, ormas tentu bisa dibubarkan sesuai hukum yang berlaku),” tegasnya.
Dalam upaya menangani aksi premanisme, Polri juga akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan operasi ini. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.*
Laporan Ari Kurniansyah
