Minggu, 27 Juli 2025
Menu

Pengamat Sebut Isu Ijazah Palsu Jokowi Bukan soal Personal, Tapi Masalah Moral Bernegara

Redaksi
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) usai melapor ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan Ijazah palsu, Rabu, 30/4/2025 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) usai melapor ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan Ijazah palsu, Rabu, 30/4/2025 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai, isu ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang kembali mencuat ke publik bukanlah sekadar masalah personal semata, melainkan berkaitan langsung dengan persoalan moral fundamental bernegara.

Menurut Yusak, ijazah yang digunakan sebagai syarat pencalonan dalam berbagai jenjang jabatan publik, mulai dari wali kota hingga presiden, merupakan dokumen publik yang seharusnya terbuka untuk diperiksa.

“Ijazah itu bukan wilayah perkara personal, tapi sudah menjadi dokumen publik karena digunakan untuk memenuhi syarat administratif dalam pencalonan kepala daerah maupun presiden,” kata Yusak kepada Forum Keadilan, Jumat, 2/5/2025.

Ia menilai, wajar jika publik terus mempertanyakan keaslian dokumen tersebut, karena ini menyangkut administrasi tata negara. Terlebih, hingga kini Jokowi tidak pernah secara langsung menunjukkan ijazah aslinya ke hadapan publik.

Ia mengatakan, sebagai dokumen publik, tidak ada alasan untuk tidak menunjukkan keaslian ijazah secara terbuka di hadapan masyarakat, aparat hukum, maupun lembaga negara.

“Tidak ada bedanya menunjukkan ijazah asli di kepolisian, pengadilan, atau di depan masyarakat. Itu bentuk transparansi yang semestinya sederhana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusak menilai bahwa isu ijazah ini merupakan puncak dari gelombang ketidakpercayaan publik terhadap proses kekuasaan yang selama ini dinilai tidak transparan.

“Isu ini bisa disebut sebagai klimaks dari kecurigaan publik terhadap praktik manipulasi kekuasaan. Jadi wajar jika akan terus dikejar,” katanya.

Yusak pun membantah anggapan bahwa isu ini hanyalah pengalihan dari persoalan lain. Menurutnya, perhatian publik terhadap masalah ini murni didorong oleh keprihatinan terhadap standar moral dan etika dalam sistem pemerintahan.

“Saya tidak melihat isu ijazah palsu Jokowi ini sebagai pengalihan isu. Ini murni karena ada masalah serius dalam etika atau moral bernegara,” pungkasnya.*

Laporan Muhammad Reza