Kemlu Buka Suara Terkait Isu Rusia Minta Pangkalan Militer di Papua
FORUM KEADILAN – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons terkait isu Pemerintah Rusia yang menginginkan adanya pangkalan udara militer untuk mereka di Papua.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Jubir Kemlu) RI, Rolliansyah Soemirat, mengatakan bahwa pihaknya belum pernah mendengar permintaan itu.
“Kami belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 16/4/2025.
Rolliansyah meminta agar isu pertahanan itu dapat ditanyakan langsung kepada Kementerian terkait.
“Silakan dapat menghubungi kementerian/instansi terkait,” katanya.
Diketahui sebelumnya, situs militer Amerika Serikat (AS) Janes melaporkan Rusia mengincar pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Blak Numfor Provinsi Papua, Indonesia.
Melalui situsnya, Janes membuat laporan berjudul “Indonesia pertimbangkan opsi usai Rusia berupaya akses ke pangkalan AU”, pada Selasa, 14/4.
Dalam laporannya, Janes melaporkan bahwa Jakarta menerima permintaan resmi dari Moskow mengenai izin menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) di sebuah fasilitas di provinsi paling timur di Indonesia.
Di sisi lain, sumber terpisah dari pemerintah Indonesia menginformasi kepada Janes permintaan diterima oleh kantor Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin setelah bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025.
Dalam dokumen yang diterima oleh Janes mengenai permintaan itu, Rusia berupaya untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kalslepo.
Sebagai informasi, pangkalan udara Blak adalah adalah rumah bagi Skuadron Penerbangan 27 Angkatan Udara Indonesia yang mengoperasikan pesawat pengintai CN235.
Diketahui, sejumlah media Australia juga turut memberitakan mengenai laporan tersebut. Menhan Australia Richard Maries mengatakan bahwa pemerintah telah “berkomunikasi” dengan Indonesia mengenai laporan tersebut.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari informasi lebih lanjut dari pihak Indonesia.
“Kami dari pihak pemerintah mencoba untuk mengonfirmasi laporan itu dan untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak dan seperti apa status permintaan Rusia itu,” ungkap Wong.
Wong juga mengatakan bahwa rusia adalah kekuatan disruptif dan Presiden Vladimir Putin ingin memainkan peran.*
