FORUM KEADILAN – Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) menilai koalisi permanen yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto berpotensi merugikan demokrasi karena akan terjadi ketidakseimbangan kekuatan politik sehingga kebijakan pemerintah bisa berjalan tanpa kontrol efektif.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) Miftahul Arifin di Jakarta, Sabtu, 15/2/2025.
“Koalisi permanen dapat menciptakan monopoli kekuasaan, di mana partai-partai terpaksa ikut dalam koalisi besar. Padahal, demokrasi yang sehat memerlukan persaingan ide dan gagasan antar partai,” ungkap pria yang biasa disapa Miftah itu.
Menurutnya, jika dalam demokrasi ada satu kelompok yang terlalu dominan, ini berpotensi terjadi pengendalian sistem politik yang tidak sehat. Di sini sistem multipartai menjadi tidak relevan, karena yang berkuasa hanyalah satu kelompok besar.
“Demokrasinya mengarah ke demokrasi procedural bukan subtansial, pemilu tetap diadakan, tetapi tidak ada persaingan politik yang berarti. Dan pemilu hanya menjadi formalitas saja,” terangnya.
Lanjut dia, koalisi permanen bisa membuat demokrasi kehilangan makna, karena tidak ada kompetisi politik. Rakyat akan kehilangan alternatif pilihan dalam pemilu.
“Padahal dalam demokrasi, rakyat harus lebih disuguhkan berbagai macam alternatif pilihan. Pemilu harus memberikan pilihan yang kompetitif kepada rakyat,” tukasnya.*
Laporan Muhammad Reza
