FORUM KEADILAN – Kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto memberikan dampak signifikan di setiap lini pemerintahan. Efisiensi anggaran itu disebut-sebut juga diberlakukan pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pernyataan itu dilontarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mengatakan bahwa pihaknya belum merealisasikan pembangunan IKN tahun 2025. Hal ini karena anggaran IKN masuk dalam pagu Kementerian PU yang masih diblokir Menteri Keuangan.
Melihat hal tersebut, Ekonom Partai Buruh Gede Sandra menyebut bahwa anggaran IKN memang perlu di realokasikan ke program Prabowo lainnya. Sebab, IKN memberikan dampak yang rendah ditambah dengan tidak adanya investor asing yang menanamkan modalnya di sana.
“Nyatanya tidak ada investor yang masuk, yang ada hanya pengusaha nasional yang ‘terpaksa’ masuk ke sana. Karena Jokowi melakukan barter seperti pagar laut itu dengan Agung Sedayu,” katanya kepada Forum Keadilan, Minggu, 9/2/2025.
Gede mengaku setuju bahwa anggaran ke IKN diblokir. Lantaran, situasi fiskal yang sulit diharuskan pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Ia juga menyebut, bahwa IKN hanya proyek mahal yang minim manfaat. Berdasarkan data terbaru anggaran IKN, disebutkan realisasi anggaran 2024 ada di angka Rp40,29 triliun. Di mana, pagu awal Kementerian PU sebesar Rp110,95 triliun dan dipangkas menjadi Rp29,57 triliun saja.
“IKN malah menguras anggaran sendiri, sampai Rp40 triliun lebih. Kalau itu di-stop, menurut saya bagus selama realokasinya digunakan untuk program yang menciptakan lapangan kerja, dan hilirisasi. Karena bertambahnya ekonomi 1 persen, sebanding dengan 400 ribu tenaga kerja,” jelasnya.
Kata Gede, dengan situasi fiskal yang sedang buruk, jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN maka akan terjadi “gali lubang tutup jurang”.
Meski, efisiensi anggaran juga memberikan dampak pada target pertumbuhan ekonomi negara. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan menyentuh angka 4 persen saja.
“Situasi fiskal kita sangat buruk sekali, istilahnya gali lubang tutup jurang. Karena efisiensi anggaran ini turut menekan ekonomi. Targetnya kan 8 persen, tapi sepertinya akan sulit. Kemungkinan hanya akan ada di angka 4 persen, karena pemangkasannya drastis sekali,” sebutnya.
Dirinya dengan gamblang menyarankan, bahwa Presiden Prabowo sepertinya perlu melakukan reshuffle pada menteri-menteri peninggalan Presiden ke-7 Jokowi. Ia menilai, tim ekonomi Jokowi hanya akan menghalangi langkah pemerintahan Prabowo.
Tak tanggung-tanggung, Gede menyebutkan menteri yang cocok di reshuffle. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini adalah Bahlil Lahadalia.
“Tim ekonomi peninggalan Jokowi ini sepertinya harus direshuffle. Sebaiknya lengser semua karena Prabowo akan merosot,” pungkasnya.*
Laporan Merinda Faradianti
