FORUM KEADILAN – Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons soal anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dikabarkan diblokir oleh pemerintah.
Diketahui, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut bahwa anggaran untuk pembangunan IKN diblokir oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Merespons hal ini, Jokowi hanya meminta persoalan ini ditanyakan saja kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, ia beralasan bahwa seluruh pembangunan IKN saat ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan pemerintah,” ungkap Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 7/2/2025.
Hingga kini, Jokowi mengaku masih menjalin hubungan baik dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.
Tetapi, komunikasi antara dirinya dengan Basuki, kini hanya sebatas urusan pribadi saja.
“Ya kadang-kadang (komunikasi dengan Basuki). Mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. Sehat Pak Bas? Keluarga gimana?” tutur Jokowi.
Mantan kader PDI Perjuangan tersebut mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak pernah membicarakan soal pembangunan IKN dengan Basuki. Sebab menurutnya, itu urusan pemerintah saat ini.
“Itu urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik,” ujar Jokowi.
Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu pun kembali menegaskan bahwa Basuki pun tak pernah melaporkan apapun terkait pembangunan IKN kepada dirinya.
“Nggak ada hubungannya. Melaporkan progres ya ke presiden,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa realisasi anggaran IKN pada 2025 masih diblokir. Dody menyebut bahwa karena hal inilah, progres pembangunan di IKN pada 2025 belum ada.
“IKN kayanya belum ada sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progress,” pungkas Dody setelah rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6/2/2025.
Ia berkelakar, proses anggaran pembangunan IKN sementara untuk ‘makan siang menteri’.
“Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” tutur dia.
Tetapi, dalam rapat dengar pendapat, ia menjelaskan progres pembangunan IKN pada 2024. Hingga 31/12/2024, progress pembangunan IKN sudah mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran IKN pada tahun lalu.
Dukungan anggaran Kementerian PU, lanjut Dody, untuk pembangunan IKN pada 2024 telah mencapai Rp40,29 triliun.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan dan hal ini disampaikan oleh AHY setelah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis, 6/2.
“Terkait IKN, pembangunan ini dipastikan akan berlanjut. Presiden juga telah memastikan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahun 2025 hingga 2029. Anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah disusun sejak awal,” jelas dia dalam keterangan tertulis.
AHY pun turut menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, kini fokusnya beralih ke pembangunan kawasan beserta fasilitas legislatif dan yudikatif.
“Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun,” pungkasnya.*
