Jumat, 18 Juli 2025
Menu

Penembakan Pekerja Migran di Malaysia, Buruh Tuntut Hukuman Berat-Copot Menteri P2MI

Redaksi
Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, di depan Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta Selatan, Kamis, 30/1/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, di depan Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta Selatan, Kamis, 30/1/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

Pada aksi ini, mereka menuntut keadilan atas insiden penembakan pekerja migran Indonesia oleh oknum polisi Malaysia.

“Ada satu orang buruh migran tewas karena tembakan polisi Malaysia. Satu orang lainnya kritis, dan tiga lainnya masih dirawat,” kata Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal kepada wartawan, di kawasan Jakarta Selatan, Kamis, 30/1/2025.

Dalam aksinya, Partai Buruh dan KSPI mengajukan tiga tuntutan utama. Pertama, mengadili dan menghukum pelaku. Said Iqbal menegaskan bahwa polisi yang terlibat dalam penembakan harus diadili dan mendapat hukuman berat.

“Tindakan ini adalah pembunuhan, bukan penegakan hukum. Sekalipun pekerja migran itu ilegal, pendekatannya harus melalui hukum atau deportasi, bukan kekerasan,” ujarnya.

Kedua, pembentukan Tim Pencari Fakta Independen oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki insiden tersebut yang mana terjadi di Malaysia.

“Kita tidak bisa hanya menerima penjelasan sepihak dari kepolisian Malaysia. Tim dari Indonesia harus turun langsung untuk mencari kebenaran,” tegasnya.

Ketiga, meminta untuk mencopot Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Sebab, Said menilai Menteri dan Wakil Menteri P2MI tidak bisa bekerja dengan baik dalam melindungi pekerja migran.

“Ini bukan pertama kalinya buruh migran kita dibunuh. Jika menterinya tidak becus, lebih baik dicopot saja,” katanya.

Selain itu, Partai Buruh meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas terhadap Malaysia. Bila perlu, mereka menyarankan agar tenaga kerja Indonesia dipulangkan sebagai bentuk protes.

“Tanpa pekerja migran Indonesia, ekonomi Malaysia itu bisa lumpuh,” tegas Said.

Ia juga menekankan bahwa menjadi buruh migran bukanlah kesalahan masyarakat, melainkan akibat pemerintah yang tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri.

“Seharusnya negara hadir dan melindungi pekerja migrannya,” tutupnya.*

Laporan Novia Suhari