Prabowo Tegaskan RI-Malaysia Dukung Kemerdekaan Palestina
FORUM KEADILAN – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia sejalan dengan Malaysia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan solusi damai melalui pendekatan dua negara (two-state solution).
Hal ini disampaikan oleh Prabowo dalam pertemuannya dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim, di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Center, Malaysia, Senin, 27/1/2025.
“Masalah Palestina kita berada dalam satu garis. Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution,” ujar Presiden Prabowo.
Prabowo pun menyambut baik adanya gencatan senjata yang saat ini berlangsung di wilayah konflik dan berharap gencatan senjata ini dapat bertahan dan menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih permanen.
“Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang. Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan,” tuturnya.
Indonesia dan Malaysia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina melalui diplomasi aktif di tingkat regional dan internasional.
Dukungan terhadap Palestina menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri kedua negara.
Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza dicapai pada Rabu, 15/1 melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.
Gencatan senjata ini melibatkan penghentian konflik selama 42 hari dan pertukaran tawanan, penarikan pasukan Israel dari perbatasan Gaza, beserta pengiriman bantuan kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri Qatar mengumumkan bahwa kesepakatan mulai berlaku pada Minggu, 19/1 pukul 8.20 waktu setempat.
Walaupun demikian, tahap kedua dan ketiga kesepakatan ini masih dalam proses pembahasan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hizbullah Naim Qassem menyambut kesepakatan tersebut, memuji ketangguhan Hamas, dan menyatakan perselisihan di Israel semakin mendalam pasca-gencatan senjata.
Hizbullah juga meminta agar militer Lebanon melawan pelanggan kedaulatan Lebanon oleh Israel.
Diketahui, penjamin kesepakatan telah sepakat mendirikan pusat koordinasi di Kairo, Mesir.*
