Puan Tegaskan Komitmen DPR Awasi Pelaksaan APBN 2025 dan Kebijakan Fiskal Pemerintah
FORUM KEADILAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, yang menjadi tahun pertama implementasi APBN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan Puan dalam pidatonya pada pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.
Puan menyebutkan bahwa APBN 2025 mengandung berbagai kebijakan strategis yang membutuhkan penyesuaian dari kementerian, lembaga pemerintah, serta program dan kebijakan fiskal lainnya.
“DPR RI akan selalu mencermati pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 agar dapat berjalan dengan kinerja yang baik. Program pemerintah harus benar-benar meningkatkan kualitas hidup rakyat, mulai dari pendapatan, kebutuhan dasar, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 21/1/2025.
Ia juga menegaskan pentingnya pelaksanaan program pemerintah sesuai kemampuan keuangan negara, dengan memperhatikan mitigasi risiko dan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Hal ini meliputi efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta rasa keadilan dan kepatutan.
“Setiap program pemerintah yang bertujuan baik membutuhkan perencanaan, pembiayaan, persiapan, dan pelaksanaan yang juga baik, sehingga memenuhi prinsip good governance dan memberikan kenyamanan bagi rakyat,” tambah Puan.
Puan juga menyoroti pentingnya respons pemerintah terhadap ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global yang masih berlanjut. Ia menekankan bahwa pemerintah harus mampu mengantisipasi risiko yang dapat mengancam ketahanan keuangan negara.
“Koordinasi antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan harus terus diperkuat untuk menciptakan perekonomian nasional yang kondusif. Belanja pemerintah harus semakin efektif dan efisien,” katanya.
Lebih lanjut, Puan mendorong upaya untuk menarik investasi dengan menciptakan iklim usaha yang ramah bagi investor. Kepastian hukum, kemudahan birokrasi, serta stabilitas politik nasional disebutnya menjadi kunci utama.
“DPR RI, melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait, akan mencermati dan menindaklanjuti hal ini bersama mitra kerja pemerintah, untuk menjaga kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional tetap kondusif bagi pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi rakyat,” pungkasnya.
Laporan Muhammad Reza
