Gara-Gara Kasus Pemerasan DWP, Tagar Seragam Coklat Kembali Trending di X

FORUM KEADILAN – Setelah beberapa waktu lalu tagar Percuma Ada Polisi jadi trending topik di X, kini giliran tagar Seragam Coklat Mata Duitan dan Polisi Jahat jadi trending topik di platform X.

Sejumlah faktor menyebabkan hastag tersebut mencuat. Mulai dari cuitan kasus Polsek Cinangka yang tak memberikan pendampingan pada bos rental mobil, penembakan siswa SMK oleh oknum polisi di Semarang, dan komentar soal pemerasan yang dilakukan 18 polisi kepada penonton di ajang Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Seperti diketahui, 18 oknum polisi melakukan pemerasan terhadap penonton warga negara Malaysia maupun Indonesia di gelaran DWP 2024.

Belasan personel polisi tersebut diketahui terdiri atas personel Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat dan Kepolisian Sektor Metro Kemayoran.

Saat ini Divisi Propam Polri telah melaksanakan sidang pelanggaran etik terhadap 12 personel. Tiga di antaranya dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan, yakni Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak selaku Dirnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia selaku Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, dan AKP Yudhy Triananta Syaeful selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

Lalu, sembilan personel lainnya diberi sanksi mutasi bersifat demosi selama 5–8 tahun di luar penegakan hukum.

Unggahan netizen yang paling banyak menghiasi tagar ini menyebut kekecewaan kepada polisi yang malah memeras penonton konser, dimana mayoritas yang diperas adalan warga negara asing.

“Oknum yang punya kasus pemerasan penonton DWP, tapi kok saya ikut malu ya, masa aparat yang seharusnya melindungi masyarakat malah melakukan kejahatan. Tuh sampai dapat julukan #PolisiJahat SeragamCoklatMataDuitan,” ujar akun X @komalatj.

“SeragamCoklatMataDuitan makin sering trending. alih-alih jaga keamanan, malah bikin malu institusi. kalau nggak ada reformasi serius, polri bakal terus-terusan kehilangan kepercayaan publik,” cuit akun @fairydarl.

Terkait kasus DWP sendiri, LBH Jakarta sempat bersuara. Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan mendesak adanya proses hukum menyeluruh dalam kasus pemerasan di ajang DWP 2024. Menurutnya Kapolda Metro Jaya juga harus bertanggung jawab secara moral dan etik.

“Penegakan hukum yang menyeluruh adalah satu-satunya cara memulihkan integritas Polri dan menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum,” tegas Fadhil.*